Data Pajak Hotel Tak Sinkron, DPRD Makassar Perintahkan Uji Petik
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 11 Maret 2026 - 10:38 WIB
Suasana RDP Komisi B DPRD Makassar bersama Bapenda dan perwakilan sejumlah hotel di Ruang Rapat Paripurna Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Selasa (10/3/2026). Foto: Istimewa
Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti ketidaksinkronan data pembayaran pajak sejumlah hotel dengan data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Selasa (10/3/2026).
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, meminta Bapenda memperketat pengawasan terhadap bukti transaksi pembayaran pajak. Ia menilai perlu ada verifikasi terhadap kuitansi pembayaran agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
"Terkait ada beberapa pajak reklame, pajak billboard, dan lain-lain, katanya sudah terbayarkan, tapi menurut data di Bapenda belum terbayarkan. Itu mungkin disinkronkan dulu Pak Sekban, sebelum kita kasih teguran bagi mereka yang memang tidak membayarkan," katanya.
Ismail juga menyinggung program Pemerintah Kota Makassar yang tahun ini mengalokasikan anggaran untuk mempromosikan sektor perhotelan. Promosi tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Bapenda, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Dalam rapat itu, ia juga meminta Bapenda segera melakukan pengecekan langsung terhadap hotel yang dicurigai melaporkan penurunan pembayaran pajak.
"Saya perintahkan Bapenda sesegera mungkin turun ke lapangan pasang alatnya yang memang ditengarai, dicurigai hotel-hotel yang memang memanipulasi keuangannya. Silakan Bapenda memerintahkan anggotanya turun ke lapangan, silakan cek laporan keuangannya terkait dengan penurunan pembayaran tren hari ini," sebut dia.
Komisi B DPRD Makassar juga menekankan bahwa pajak hotel dan restoran yang disetor bukan merupakan uang milik pengusaha, melainkan berasal dari konsumen yang harus disalurkan kepada pemerintah daerah.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, meminta Bapenda memperketat pengawasan terhadap bukti transaksi pembayaran pajak. Ia menilai perlu ada verifikasi terhadap kuitansi pembayaran agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
"Terkait ada beberapa pajak reklame, pajak billboard, dan lain-lain, katanya sudah terbayarkan, tapi menurut data di Bapenda belum terbayarkan. Itu mungkin disinkronkan dulu Pak Sekban, sebelum kita kasih teguran bagi mereka yang memang tidak membayarkan," katanya.
Ismail juga menyinggung program Pemerintah Kota Makassar yang tahun ini mengalokasikan anggaran untuk mempromosikan sektor perhotelan. Promosi tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Bapenda, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Dalam rapat itu, ia juga meminta Bapenda segera melakukan pengecekan langsung terhadap hotel yang dicurigai melaporkan penurunan pembayaran pajak.
"Saya perintahkan Bapenda sesegera mungkin turun ke lapangan pasang alatnya yang memang ditengarai, dicurigai hotel-hotel yang memang memanipulasi keuangannya. Silakan Bapenda memerintahkan anggotanya turun ke lapangan, silakan cek laporan keuangannya terkait dengan penurunan pembayaran tren hari ini," sebut dia.
Komisi B DPRD Makassar juga menekankan bahwa pajak hotel dan restoran yang disetor bukan merupakan uang milik pengusaha, melainkan berasal dari konsumen yang harus disalurkan kepada pemerintah daerah.