Wali Kota Makassar Pilih Tingkatkan PAD Ketimbang Pangkas PPPK
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 02 April 2026 - 13:25 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan keterangan terkait kebijakan pengurangan PPPK kepada awak media. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada mengurangi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini diambil di tengah upaya sejumlah pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai agar tetap berada pada kisaran ideal, yakni sekitar 30 persen.
"Berbagai macam strategi yang dilakukan. Nah, salah satu satu cara untuk menekan itu adalah menambah PAD. Artinya, kita harus memperketat ini dulu," jelasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai pengurangan PPPK tidak dapat dilakukan secara instan karena berisiko. Menurutnya, diperlukan tahapan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah.
"Kalau misalnya begini, risikonya juga kalau langsung dihilangkan (PPPK), kan ini harus punya tahapan, melihat ruang fiskal dan sebagainya," paparnya kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemutusan tenaga PPPK tidak boleh dilakukan secara serta-merta karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, proses transisi dinilai penting untuk memitigasi risiko.
"Ini tidak boleh langsung serta-merta, ini langsung hilang! Kan ada dampak yang akan timbul dari hasil pada saat terjadi pemutusan itu," ucap Appi.
Kebijakan ini diambil di tengah upaya sejumlah pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai agar tetap berada pada kisaran ideal, yakni sekitar 30 persen.
"Berbagai macam strategi yang dilakukan. Nah, salah satu satu cara untuk menekan itu adalah menambah PAD. Artinya, kita harus memperketat ini dulu," jelasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai pengurangan PPPK tidak dapat dilakukan secara instan karena berisiko. Menurutnya, diperlukan tahapan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah.
"Kalau misalnya begini, risikonya juga kalau langsung dihilangkan (PPPK), kan ini harus punya tahapan, melihat ruang fiskal dan sebagainya," paparnya kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemutusan tenaga PPPK tidak boleh dilakukan secara serta-merta karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, proses transisi dinilai penting untuk memitigasi risiko.
"Ini tidak boleh langsung serta-merta, ini langsung hilang! Kan ada dampak yang akan timbul dari hasil pada saat terjadi pemutusan itu," ucap Appi.