Wali Kota Makassar Pilih Tingkatkan PAD Ketimbang Pangkas PPPK
Kamis, 02 Apr 2026 13:25
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan keterangan terkait kebijakan pengurangan PPPK kepada awak media. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada mengurangi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan ini diambil di tengah upaya sejumlah pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai agar tetap berada pada kisaran ideal, yakni sekitar 30 persen.
"Berbagai macam strategi yang dilakukan. Nah, salah satu satu cara untuk menekan itu adalah menambah PAD. Artinya, kita harus memperketat ini dulu," jelasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai pengurangan PPPK tidak dapat dilakukan secara instan karena berisiko. Menurutnya, diperlukan tahapan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah.
"Kalau misalnya begini, risikonya juga kalau langsung dihilangkan (PPPK), kan ini harus punya tahapan, melihat ruang fiskal dan sebagainya," paparnya kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemutusan tenaga PPPK tidak boleh dilakukan secara serta-merta karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, proses transisi dinilai penting untuk memitigasi risiko.
"Ini tidak boleh langsung serta-merta, ini langsung hilang! Kan ada dampak yang akan timbul dari hasil pada saat terjadi pemutusan itu," ucap Appi.
Munafri juga mengajak seluruh pihak untuk mengkaji kebijakan tersebut secara bersama-sama, sembari menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.
"Ini kita kaji sama-sama. Di satu sisi, di dalam rangka untuk memaksimalkan ini, pendapatan harus dimaksimalkan," tukasnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut dia, berkomitmen mengoptimalkan fiskal daerah, termasuk menutup berbagai celah kebocoran pendapatan.
"Bukan cuma menambah pendapatan baru, tetapi memastikan kebocoran-kebocoran itu bisa kita tutup supaya menjadi akumulasi untuk memberikan nilai akumulasi yang maksimal terhadap pendapatan yang ada di Kota Makassar. Dengan besarnya pendapatan, berarti beban biaya itu makin mengecil. Seperti itu," jabarnya.
Terkait target PAD Kota Makassar sebesar Rp2,3 triliun, Munafri mengakui tahun ini menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah, kata dia, tengah melakukan perhitungan secara cermat agar target tetap realistis.
"Iya, pasti akan berdampak. Makanya kita menghitung benar-benar karena kondisi ini kondisi di luar daripada dianggap kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang harus jeli melihat ini," tutupnya.
Kebijakan ini diambil di tengah upaya sejumlah pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja pegawai agar tetap berada pada kisaran ideal, yakni sekitar 30 persen.
"Berbagai macam strategi yang dilakukan. Nah, salah satu satu cara untuk menekan itu adalah menambah PAD. Artinya, kita harus memperketat ini dulu," jelasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai pengurangan PPPK tidak dapat dilakukan secara instan karena berisiko. Menurutnya, diperlukan tahapan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal daerah.
"Kalau misalnya begini, risikonya juga kalau langsung dihilangkan (PPPK), kan ini harus punya tahapan, melihat ruang fiskal dan sebagainya," paparnya kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemutusan tenaga PPPK tidak boleh dilakukan secara serta-merta karena berpotensi menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, proses transisi dinilai penting untuk memitigasi risiko.
"Ini tidak boleh langsung serta-merta, ini langsung hilang! Kan ada dampak yang akan timbul dari hasil pada saat terjadi pemutusan itu," ucap Appi.
Munafri juga mengajak seluruh pihak untuk mengkaji kebijakan tersebut secara bersama-sama, sembari menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.
"Ini kita kaji sama-sama. Di satu sisi, di dalam rangka untuk memaksimalkan ini, pendapatan harus dimaksimalkan," tukasnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut dia, berkomitmen mengoptimalkan fiskal daerah, termasuk menutup berbagai celah kebocoran pendapatan.
"Bukan cuma menambah pendapatan baru, tetapi memastikan kebocoran-kebocoran itu bisa kita tutup supaya menjadi akumulasi untuk memberikan nilai akumulasi yang maksimal terhadap pendapatan yang ada di Kota Makassar. Dengan besarnya pendapatan, berarti beban biaya itu makin mengecil. Seperti itu," jabarnya.
Terkait target PAD Kota Makassar sebesar Rp2,3 triliun, Munafri mengakui tahun ini menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah, kata dia, tengah melakukan perhitungan secara cermat agar target tetap realistis.
"Iya, pasti akan berdampak. Makanya kita menghitung benar-benar karena kondisi ini kondisi di luar daripada dianggap kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang harus jeli melihat ini," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Localfest Hadir di Makassar Oktober 2026, Targetkan 15 Ribu Pengunjung
Kota Makassar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Localfest pada awal Oktober 2026. Festival kreatif berskala nasional ini ditargetkan menarik sekitar 15.000 pengunjung.
Selasa, 14 Jul 2026 20:09
Makassar City
Makassar Terapkan Web-GIS Railing Besi untuk Pantau Bangunan di Kawasan Pesisir
Distaru Kota Makassar meluncurkan inovasi Railing Besi (Rekayasa Lingkungan di Bentang Pesisir) untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir.
Selasa, 14 Jul 2026 19:59
Makassar City
DPRD Makassar Dukung Mitigasi Kekeringan, Dorong Maksimalisasi Air Bersih dan BTT
Anggota DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot Makassar dalam mengantisipasi potensi kekeringan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah saat musim kemarau.
Selasa, 14 Jul 2026 19:40
Makassar City
Pemkot Makassar Pilot Project Digitalisasi Bansos, Ribuan ASN jadi Agen Perlinsos
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Senin, 13 Jul 2026 17:22
Makassar City
Bapenda Makassar Perkuat Digitalisasi Layanan Pajak, PAD Surplus Rp100 Miliar
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus memperkuat digitalisasi layanan perpajakan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Senin, 13 Jul 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Senyum Polisi hingga Dokter Cilik Warnai MPLS SIT Alif Cendekia Gowa
2
Kuota Haji 2027 Kabupaten Maros Capai 453 Orang, Baru 90% yang Melapor
3
HNSI Sulsel Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan
4
Jelang Asian Games di Jepang, 18 Atlet Takraw Timnas Jalani Pelatnas di Parepare
5
Polisi Gagalkan Peredaran 500 Liter Ballo di Jeneponto, Dua Warga Gowa Diamankan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Senyum Polisi hingga Dokter Cilik Warnai MPLS SIT Alif Cendekia Gowa
2
Kuota Haji 2027 Kabupaten Maros Capai 453 Orang, Baru 90% yang Melapor
3
HNSI Sulsel Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Nelayan
4
Jelang Asian Games di Jepang, 18 Atlet Takraw Timnas Jalani Pelatnas di Parepare
5
Polisi Gagalkan Peredaran 500 Liter Ballo di Jeneponto, Dua Warga Gowa Diamankan