Kekurangan Tenaga Pengajar, Sekolah Pesisir Paotere Berjuang untuk Diakui Disdik
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Minggu, 05 April 2026 - 13:18 WIB
Kondisi bangunan Sekolah Pesisir Pelabuhan Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Minggu (5/2/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Pendiri sekaligus pengelola Sekolah Rakyat Pesisir Paotere, Nurung, mengungkapkan berbagai tantangan dalam mengelola pendidikan nonformal bagi anak-anak pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Minggu (5/4/2026).
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pengajar. Hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar hanya didukung oleh satu hingga dua orang relawan.
"Jadi saya berharap ada siapa begitu yang bisa memfasilitasi saya supaya sekolahku ini bisa didaftar sebagai sekolah. Biar guru-gurunya juga bisa sejahtera gitu. Karena ini sekolah kan sukarela, tidak ada biaya apa pun, tidak ada biaya begitu," ungkapnya kepada SINDO Makassar.
Selain itu, Nurung juga menyebut bahwa sekolah yang ia kelola belum terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ia berharap ada dukungan agar sekolah tersebut dapat memperoleh pengakuan formal.
"Tapi kalau ke Dinas Pendidikan Kota Makassar memang belum sama sekali, dan saya berharap sekali ini sekolahku bisa didaftar di Dinas Pendidikan," harapnya.
Ia juga mengakui bahwa hingga kini pihaknya belum menyosialisasikan keberadaan sekolah tersebut kepada pihak kecamatan. Hal ini disebabkan adanya pergantian pejabat di tingkat kecamatan yang masih relatif baru menjabat.
Di sisi lain, Nurung menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Kota Makassar sejak 2024 hingga 2025. Setelah menunggu cukup lama, ia mengaku baru menerima respons awal dari pemerintah.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pengajar. Hingga saat ini, kegiatan belajar mengajar hanya didukung oleh satu hingga dua orang relawan.
"Jadi saya berharap ada siapa begitu yang bisa memfasilitasi saya supaya sekolahku ini bisa didaftar sebagai sekolah. Biar guru-gurunya juga bisa sejahtera gitu. Karena ini sekolah kan sukarela, tidak ada biaya apa pun, tidak ada biaya begitu," ungkapnya kepada SINDO Makassar.
Selain itu, Nurung juga menyebut bahwa sekolah yang ia kelola belum terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ia berharap ada dukungan agar sekolah tersebut dapat memperoleh pengakuan formal.
"Tapi kalau ke Dinas Pendidikan Kota Makassar memang belum sama sekali, dan saya berharap sekali ini sekolahku bisa didaftar di Dinas Pendidikan," harapnya.
Ia juga mengakui bahwa hingga kini pihaknya belum menyosialisasikan keberadaan sekolah tersebut kepada pihak kecamatan. Hal ini disebabkan adanya pergantian pejabat di tingkat kecamatan yang masih relatif baru menjabat.
Di sisi lain, Nurung menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Kota Makassar sejak 2024 hingga 2025. Setelah menunggu cukup lama, ia mengaku baru menerima respons awal dari pemerintah.