Legislator Dorong Peninjauan Ulang Kontrak New Makassar Mall
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Minggu, 12 April 2026 - 13:38 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengunjungi New Makassar Mall beberapa waktu lalu. Foto: Dok/SINDO Makassar
Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, menyoroti kondisi New Makassar Mall (Pasar Sentral) yang dinilai belum representatif bagi pedagang. Ia pun menyatakan dukungan terhadap langkah Wali Kota Makassar untuk meninjau ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak pengelola.
Basdir menilai terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme adendum perjanjian terakhir. Salah satu poin yang disorot adalah peralihan pengelolaan area hall yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah, namun kini berada di bawah kendali pengelola.
"Adendum terakhir itu menurut saya itu tidak sesuai dengan mekanisme, yang dulunya misalnya hall di dalam itu adalah area pengelolaan pemerintah, tiba-tiba diambil alih oleh pengelola," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak kerja sama di Pasar Sentral, demi kepentingan para pedagang.
"Jadi kalau saya tinjau ulang, memang saya setuju Pak Wali itu tinjau ulang perjanjian kerja sama itu. Entah nanti ujungnya diadendum atau entah ujungnya nanti diambil alih oleh pemerintah, terserah pemerintah," imbaunya.
Ia menilai sepinya pengunjung di Pasar Sentral tidak lepas dari buruknya penataan pedagang. Saat ini, aktivitas perdagangan dinilai hanya terpusat di area basement dan lantai dasar.
"Pedagang kaki lima disimpan di lantai atas, terus yang grosir disimpan di lantai bawah. Bagaimana ceritanya? Pasti mau orang belanja di bawah. Jadi itu salah satunya. Kemudian fasilitas yang harus diperbaiki, luasannya untuk pedagang yang di basement. Itu kayak WC, lebih luas WC malah," tuturnya kepada wartawan.
Basdir menilai terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme adendum perjanjian terakhir. Salah satu poin yang disorot adalah peralihan pengelolaan area hall yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah, namun kini berada di bawah kendali pengelola.
"Adendum terakhir itu menurut saya itu tidak sesuai dengan mekanisme, yang dulunya misalnya hall di dalam itu adalah area pengelolaan pemerintah, tiba-tiba diambil alih oleh pengelola," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak kerja sama di Pasar Sentral, demi kepentingan para pedagang.
"Jadi kalau saya tinjau ulang, memang saya setuju Pak Wali itu tinjau ulang perjanjian kerja sama itu. Entah nanti ujungnya diadendum atau entah ujungnya nanti diambil alih oleh pemerintah, terserah pemerintah," imbaunya.
Ia menilai sepinya pengunjung di Pasar Sentral tidak lepas dari buruknya penataan pedagang. Saat ini, aktivitas perdagangan dinilai hanya terpusat di area basement dan lantai dasar.
"Pedagang kaki lima disimpan di lantai atas, terus yang grosir disimpan di lantai bawah. Bagaimana ceritanya? Pasti mau orang belanja di bawah. Jadi itu salah satunya. Kemudian fasilitas yang harus diperbaiki, luasannya untuk pedagang yang di basement. Itu kayak WC, lebih luas WC malah," tuturnya kepada wartawan.