Legislator Dorong Peninjauan Ulang Kontrak New Makassar Mall
Minggu, 12 Apr 2026 13:38
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengunjungi New Makassar Mall beberapa waktu lalu. Foto: Dok/SINDO Makassar
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Basdir, menyoroti kondisi New Makassar Mall (Pasar Sentral) yang dinilai belum representatif bagi pedagang. Ia pun menyatakan dukungan terhadap langkah Wali Kota Makassar untuk meninjau ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak pengelola.
Basdir menilai terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme adendum perjanjian terakhir. Salah satu poin yang disorot adalah peralihan pengelolaan area hall yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah, namun kini berada di bawah kendali pengelola.
"Adendum terakhir itu menurut saya itu tidak sesuai dengan mekanisme, yang dulunya misalnya hall di dalam itu adalah area pengelolaan pemerintah, tiba-tiba diambil alih oleh pengelola," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak kerja sama di Pasar Sentral, demi kepentingan para pedagang.
"Jadi kalau saya tinjau ulang, memang saya setuju Pak Wali itu tinjau ulang perjanjian kerja sama itu. Entah nanti ujungnya diadendum atau entah ujungnya nanti diambil alih oleh pemerintah, terserah pemerintah," imbaunya.
Ia menilai sepinya pengunjung di Pasar Sentral tidak lepas dari buruknya penataan pedagang. Saat ini, aktivitas perdagangan dinilai hanya terpusat di area basement dan lantai dasar.
"Pedagang kaki lima disimpan di lantai atas, terus yang grosir disimpan di lantai bawah. Bagaimana ceritanya? Pasti mau orang belanja di bawah. Jadi itu salah satunya. Kemudian fasilitas yang harus diperbaiki, luasannya untuk pedagang yang di basement. Itu kayak WC, lebih luas WC malah," tuturnya kepada wartawan.
Basdir menegaskan pentingnya penataan ulang secara menyeluruh apabila Pemerintah Kota Makassar mengambil alih pengelolaan New Makassar Mall di masa mendatang.
"Kemudian pengaturan lokasi pedagang, jangan grosir yang di bawah pedagang kaki lima yang di atas, terbalik. Seperti itu. Kemudian pemerintah kota harus melakukan upaya untuk menarik minat masyarakat datang ke Sentral, upaya untuk kasih ramai. Bikin event di sana atau apa pun caranya, pokoknya caranya pemerintah kasih ramai kalau itu diambil alih," tegasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pedagang menjadi alasan utama dukungan terhadap peninjauan ulang tersebut. Ia menilai selama ini pedagang di New Makassar Mall belum mendapatkan perhatian yang memadai.
"Kalau saya sudah tepat sekali, bahkan dari dulu saya dorong ini kalau masalah Pasar Sentral. Iya, sudah tepat dan kami saya pribadi mendukung itu untuk kepentingan pedagang. Kan selama ini pedagang terabaikan di sana," paparnya.
Basdir juga menyoroti munculnya kecemburuan sosial di kalangan pedagang. Hal itu terjadi karena pedagang di luar gedung justru lebih ramai dibandingkan yang berada di dalam.
"Tidak diatur dengan baik. Orang masuk karena salah satunya itu tadi karena di dalam sepi pengunjung, luasan tempat kecil, pedagang grosir di bawah, asongan kaki lima disuruh di atas. Jadi kalau saya dukung Pak Wali bagaimana caranya itu kemudian ditinjau ulang kemudian ditata ulang," pungkasnya.
Basdir menilai terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme adendum perjanjian terakhir. Salah satu poin yang disorot adalah peralihan pengelolaan area hall yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah, namun kini berada di bawah kendali pengelola.
"Adendum terakhir itu menurut saya itu tidak sesuai dengan mekanisme, yang dulunya misalnya hall di dalam itu adalah area pengelolaan pemerintah, tiba-tiba diambil alih oleh pengelola," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Pemerintah Kota Makassar segera melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak kerja sama di Pasar Sentral, demi kepentingan para pedagang.
"Jadi kalau saya tinjau ulang, memang saya setuju Pak Wali itu tinjau ulang perjanjian kerja sama itu. Entah nanti ujungnya diadendum atau entah ujungnya nanti diambil alih oleh pemerintah, terserah pemerintah," imbaunya.
Ia menilai sepinya pengunjung di Pasar Sentral tidak lepas dari buruknya penataan pedagang. Saat ini, aktivitas perdagangan dinilai hanya terpusat di area basement dan lantai dasar.
"Pedagang kaki lima disimpan di lantai atas, terus yang grosir disimpan di lantai bawah. Bagaimana ceritanya? Pasti mau orang belanja di bawah. Jadi itu salah satunya. Kemudian fasilitas yang harus diperbaiki, luasannya untuk pedagang yang di basement. Itu kayak WC, lebih luas WC malah," tuturnya kepada wartawan.
Basdir menegaskan pentingnya penataan ulang secara menyeluruh apabila Pemerintah Kota Makassar mengambil alih pengelolaan New Makassar Mall di masa mendatang.
"Kemudian pengaturan lokasi pedagang, jangan grosir yang di bawah pedagang kaki lima yang di atas, terbalik. Seperti itu. Kemudian pemerintah kota harus melakukan upaya untuk menarik minat masyarakat datang ke Sentral, upaya untuk kasih ramai. Bikin event di sana atau apa pun caranya, pokoknya caranya pemerintah kasih ramai kalau itu diambil alih," tegasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Menurutnya, keberpihakan terhadap pedagang menjadi alasan utama dukungan terhadap peninjauan ulang tersebut. Ia menilai selama ini pedagang di New Makassar Mall belum mendapatkan perhatian yang memadai.
"Kalau saya sudah tepat sekali, bahkan dari dulu saya dorong ini kalau masalah Pasar Sentral. Iya, sudah tepat dan kami saya pribadi mendukung itu untuk kepentingan pedagang. Kan selama ini pedagang terabaikan di sana," paparnya.
Basdir juga menyoroti munculnya kecemburuan sosial di kalangan pedagang. Hal itu terjadi karena pedagang di luar gedung justru lebih ramai dibandingkan yang berada di dalam.
"Tidak diatur dengan baik. Orang masuk karena salah satunya itu tadi karena di dalam sepi pengunjung, luasan tempat kecil, pedagang grosir di bawah, asongan kaki lima disuruh di atas. Jadi kalau saya dukung Pak Wali bagaimana caranya itu kemudian ditinjau ulang kemudian ditata ulang," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Ada Lurah Sering Nongkrong di Warkop, Legislator Makassar: Perlu Dievaluasi
Pimpinan DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah, menyusul sorotan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Minggu, 30 Agu 2026 18:43
Makassar City
Serapan Anggaran Baru 35%, Legislator Makassar Desak Pelaksanaan Program Strategis
DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II 2026.
Jum'at, 21 Agu 2026 23:42
Makassar City
DPRD Makassar Soroti Kematian Bayi di RSIA Paramount, Minta Hasil Audit Segera Rampung
Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kamis (20/8/2026).
Jum'at, 21 Agu 2026 07:12
Sulsel
Jaga Kebugaran dan Kekompakan, DPRD Makassar Gelar Pertandingan Mini Soccer
DPRD Kota Makassar menghelat kegiatan olahraga bersama dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rabu, 19 Agu 2026 10:06
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kalla Beton Kurangi Penggunaan Pasir 8% Lewat Pemanfaatan Limbah Bata Ringan
2
PERADI Makassar Dorong Advokat Profesional, dan Adaptif Hadapi Tantangan Hukum
3
Sidak RSUD I Lagaligo Wotu, Bupati Lutim Soroti Kebersihan hingga Komputer Lawas
4
Kisah Nyata Cinta hingga Maut Memisahkan, Baby Udon Siap Tayang 3 September
5
PLN & Kejaksaan Perkuat Pengawalan Hukum Proyek Kelistrikan di Sulsel