DLH Makassar Usulkan Tambahan Rp60 Miliar untuk Optimalisasi TPA Antang
Tim SINDOmakassar
Senin, 13 April 2026 - 15:32 WIB
penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH-SUMA), Dr. Azri Rasul, dengan seluruh camat se-Kota Makassar. Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong peningkatan anggaran sektor persampahan hingga mencapai 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) serta mengajukan proposal pembenahan menyeluruh.
"Menjawab persoalan di TPA, untuk saat ini kami memasukkan kebutuhan koordinasi dengan TPAD. Kami juga telah mengusulkan anggaran, pembenahan dan penyelesaian masalah di TPA Antang," ujar Helmy, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini alokasi anggaran pengelolaan TPA masih sangat terbatas, yakni sekitar Rp10 miliar atau hanya 0,016 persen dari total APBD.
"Sekarang TPA kita itu hanya memperoleh anggaran sekitar Rp10 miliar. Kalau dibandingkan dengan total APBD, itu hanya sekitar 0,016 persen. Dari hasil retribusi juga sangat kecil," jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan ideal anggaran pengelolaan sampah seharusnya mencapai sekitar 3 persen APBD atau setara Rp250 miliar, seiring tingginya volume sampah di Makassar yang mencapai 1.043 ton per hari.
Salah satu fokus utama pembenahan adalah perubahan metode pengelolaan dari sistem open dumping menuju sanitary landfill.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) serta mengajukan proposal pembenahan menyeluruh.
"Menjawab persoalan di TPA, untuk saat ini kami memasukkan kebutuhan koordinasi dengan TPAD. Kami juga telah mengusulkan anggaran, pembenahan dan penyelesaian masalah di TPA Antang," ujar Helmy, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini alokasi anggaran pengelolaan TPA masih sangat terbatas, yakni sekitar Rp10 miliar atau hanya 0,016 persen dari total APBD.
"Sekarang TPA kita itu hanya memperoleh anggaran sekitar Rp10 miliar. Kalau dibandingkan dengan total APBD, itu hanya sekitar 0,016 persen. Dari hasil retribusi juga sangat kecil," jelasnya.
Menurutnya, kebutuhan ideal anggaran pengelolaan sampah seharusnya mencapai sekitar 3 persen APBD atau setara Rp250 miliar, seiring tingginya volume sampah di Makassar yang mencapai 1.043 ton per hari.
Salah satu fokus utama pembenahan adalah perubahan metode pengelolaan dari sistem open dumping menuju sanitary landfill.