DPRD dan Pemkot Makassar Sahkan Perda Pelestarian Cagar Budaya
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 16 April 2026 - 05:32 WIB
Suasana Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian Cagar Budaya menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Kedua dan Ketiga Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Rapat paripurna ini membahas pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pelestarian Cagar Budaya sekaligus penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ranperda menjadi peraturan daerah.
Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, menegaskan bahwa perkembangan Makassar sebagai kota dunia tidak boleh mengabaikan nilai-nilai historis.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian sejarah, agar situs bersejarah tidak tergeser oleh kepentingan modernisasi.
"Kami menekankan agar penetapan zona cagar budaya dilakukan dengan ketat. Jangan sampai bangunan bersejarah runtuh hanya demi kepentingan komersial atau pembangunan gedung bertingkat yang tidak selaras dengan nilai estetika sejarah," ucapnya, Rabu (15/4/2026).
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia juga mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh serta digitalisasi data cagar budaya. Langkah ini dinilai penting untuk memudahkan akses informasi sejarah bagi masyarakat.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Kedua dan Ketiga Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Rapat paripurna ini membahas pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pelestarian Cagar Budaya sekaligus penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ranperda menjadi peraturan daerah.
Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, menegaskan bahwa perkembangan Makassar sebagai kota dunia tidak boleh mengabaikan nilai-nilai historis.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian sejarah, agar situs bersejarah tidak tergeser oleh kepentingan modernisasi.
"Kami menekankan agar penetapan zona cagar budaya dilakukan dengan ketat. Jangan sampai bangunan bersejarah runtuh hanya demi kepentingan komersial atau pembangunan gedung bertingkat yang tidak selaras dengan nilai estetika sejarah," ucapnya, Rabu (15/4/2026).
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia juga mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh serta digitalisasi data cagar budaya. Langkah ini dinilai penting untuk memudahkan akses informasi sejarah bagi masyarakat.