Legislator Makassar Mengeluh Air Tak Mengalir 4 Bulan, Tapi Tetap Dapat Tagihan
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 16 April 2026 - 22:03 WIB
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, RTQ saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Anggota DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), mengkritik kinerja PDAM terkait krisis air bersih yang terus berulang setiap tahun, Kamis (16/4/2026).
Ia menyoroti kondisi warga, khususnya di wilayah Utara Makassar, yang tetap dibebani biaya bulanan meski pasokan air tidak mengalir. Banyak warga bahkan terpaksa beralih menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kekeringan ini yang menjadi kendala dari tahun ke tahun. Tentunya ini menjadi catatan untuk pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali bersama PDAM. Kami di (wilayah) Utara rata-rata memakai sumur bor, tapi ditagih uang beban," keluhnya.
RTQ mengaku mengalami langsung kondisi tersebut. Ia menyebut sudah empat bulan tidak menerima aliran air PDAM, namun tetap dikenakan biaya beban.
"Kalau misalkan air tidak ada, anggaplah kita mengukur dari 1.000 rumah, ada 10 yang mengalir airnya tidak berhenti. Nah, ini kan tentunya apa yang terjadi? Masa dia dapat air dari tempat lain, sedangkan semuanya kan satu di PDAM," tukasnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah sebelum puncak musim kemarau yang ia sebut sebagai “musim Godzilla” hingga Oktober. Menurutnya, warga di wilayah Utara harus mengeluarkan biaya besar untuk membuat sumur bor hingga kedalaman 30–40 meter agar terhindar dari air payau.
"Jadi ini harus jadi PR untuk Pemerintah Kota, karena kenapa? Mengingat ini 'musim Godzilla' sampai dengan Oktober. Mungkin bisa di—apalagi di Utara kan kalau kita gali sumur bor itu payau, sehingga harus 30 sampai 40 meter baru kita dapat air bersih," jelasnya.
Ia menyoroti kondisi warga, khususnya di wilayah Utara Makassar, yang tetap dibebani biaya bulanan meski pasokan air tidak mengalir. Banyak warga bahkan terpaksa beralih menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kekeringan ini yang menjadi kendala dari tahun ke tahun. Tentunya ini menjadi catatan untuk pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali bersama PDAM. Kami di (wilayah) Utara rata-rata memakai sumur bor, tapi ditagih uang beban," keluhnya.
RTQ mengaku mengalami langsung kondisi tersebut. Ia menyebut sudah empat bulan tidak menerima aliran air PDAM, namun tetap dikenakan biaya beban.
"Kalau misalkan air tidak ada, anggaplah kita mengukur dari 1.000 rumah, ada 10 yang mengalir airnya tidak berhenti. Nah, ini kan tentunya apa yang terjadi? Masa dia dapat air dari tempat lain, sedangkan semuanya kan satu di PDAM," tukasnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah sebelum puncak musim kemarau yang ia sebut sebagai “musim Godzilla” hingga Oktober. Menurutnya, warga di wilayah Utara harus mengeluarkan biaya besar untuk membuat sumur bor hingga kedalaman 30–40 meter agar terhindar dari air payau.
"Jadi ini harus jadi PR untuk Pemerintah Kota, karena kenapa? Mengingat ini 'musim Godzilla' sampai dengan Oktober. Mungkin bisa di—apalagi di Utara kan kalau kita gali sumur bor itu payau, sehingga harus 30 sampai 40 meter baru kita dapat air bersih," jelasnya.