Legislator Makassar Mengeluh Air Tak Mengalir 4 Bulan, Tapi Tetap Dapat Tagihan

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), mengkritik kinerja PDAM terkait krisis air bersih yang terus berulang setiap tahun, Kamis (16/4/2026).

Ia menyoroti kondisi warga, khususnya di wilayah Utara Makassar, yang tetap dibebani biaya bulanan meski pasokan air tidak mengalir. Banyak warga bahkan terpaksa beralih menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kekeringan ini yang menjadi kendala dari tahun ke tahun. Tentunya ini menjadi catatan untuk pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali bersama PDAM. Kami di (wilayah) Utara rata-rata memakai sumur bor, tapi ditagih uang beban," keluhnya.

RTQ mengaku mengalami langsung kondisi tersebut. Ia menyebut sudah empat bulan tidak menerima aliran air PDAM, namun tetap dikenakan biaya beban.

"Kalau misalkan air tidak ada, anggaplah kita mengukur dari 1.000 rumah, ada 10 yang mengalir airnya tidak berhenti. Nah, ini kan tentunya apa yang terjadi? Masa dia dapat air dari tempat lain, sedangkan semuanya kan satu di PDAM," tukasnya.

Ia meminta Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah sebelum puncak musim kemarau yang ia sebut sebagai “musim Godzilla” hingga Oktober. Menurutnya, warga di wilayah Utara harus mengeluarkan biaya besar untuk membuat sumur bor hingga kedalaman 30–40 meter agar terhindar dari air payau.

"Jadi ini harus jadi PR untuk Pemerintah Kota, karena kenapa? Mengingat ini 'musim Godzilla' sampai dengan Oktober. Mungkin bisa di—apalagi di Utara kan kalau kita gali sumur bor itu payau, sehingga harus 30 sampai 40 meter baru kita dapat air bersih," jelasnya.

RTQ juga mempertanyakan efektivitas proyek penggantian pipa yang rutin dilakukan setiap tahun. Ia menilai langkah tersebut belum berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat.

"Kalau kita analogikan begini, itu pipa kalau biar 10 tahun mungkin ulat-ulat apa yang bisa gigit ini pipa besi sampai bocor dan diganti terus? Kan itu yang menjadi kendala, kenapa masalahnya pipa penyambungan pipa, disambung, diganti, disambung, diganti," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mulai fokus pada pencarian sumber air baru, bukan hanya perbaikan jaringan pipa.

"Ini menjadi dampak (tapi) tetap tidak ada air juga. Artinya bukan pipanya yang diganti, memang kita harus cari apakah kalau misalkan sumber airnya yang kurang kita harus berinovasi. Kan seperti itu," paparnya.

Sebagai solusi jangka pendek, RTQ mengusulkan pembangunan penampungan air bersih di setiap kelurahan, khususnya di wilayah Utara dan Sudiang, untuk memudahkan distribusi air ke warga.

"Kalau dalam waktu dekat, tentunya kita harus buat penampungan di setiap mungkin setiap kelurahan yang ada di Utara dan di daerah-daerah Sudiang ya, kira-kira seperti itu," katanya.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi penyulingan dan filtrasi air bor sebagai alternatif saat suplai PDAM menurun.

"Sehingga ketika suplai air menurun, itu bisa kita gunakan air bor yang memang sudah disuling. Itu kan ada filter, sekarang kan sudah canggih ini, kenapa tidak digunakan teknologi-teknologi seperti itu," terangnya.

RTQ menegaskan, krisis air bersih ini bukan sekadar laporan masyarakat, melainkan juga dialaminya secara langsung.

"Bukan laporan warga, saya sendiri yang rasakan," pungkasnya.