Legislator Makassar Usul Anggota Geng Motor Dikenai Sanksi Administratif
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 14 Mei 2026 - 06:32 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar (kiri) dan Muchlis A. Misba (kanan) saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Maraknya aksi geng motor yang meresahkan warga Kota Makassar mendapat sorotan DPRD Kota Makassar, Rabu (13/5/2026). Sejumlah legislator menilai penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian.
Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, menekankan pentingnya memberdayakan RT, RW, dan Linmas sebagai satuan tugas deteksi dini untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi mengarah pada aksi geng motor.
"Kita memberdayakan seluruh elemen masyarakat, terutama RT, RW, dan Linmas. Ketika ini semua diperdayakan untuk menjadi sebagai Satgas untuk membubarkan anak-anak yang berkumpul itu, kalau perlu ini didata, kita cari tahu siapa nama orang tuanya. Setelah kita dapat data siapa nama orang tuanya, maka diedukasi. Kalau perlu yang terlibat di situ dikasih sanksi administratif," ujarnya.
Politisi PKS itu juga mengusulkan agar keterlibatan remaja dalam aksi geng motor menjadi catatan khusus dalam rekam jejak administrasi kependudukan.
Selain itu, Adi meminta aparat kepolisian memperkuat deteksi dini dengan memanfaatkan pos pemantauan dan kamera pengawas.
"Bagaimana terutama pihak kepolisian harus bisa mendeteksi di mana sumber-sumber anak-anak yang keluar. Kalau perlu diteropong lewat pos-pos itu tadi supaya ketika ada kelihatan lewat CCTV langsung bergerak aparatnya untuk membuntuti, supaya tidak terjadi apa yang kita saksikan bersama," jelasnya usai Rapat Paripurna di Balai Kota Makassar.
Adi juga menilai penguatan karakter anak dan remaja perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah munculnya aksi kriminalitas jalanan.
Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar, menekankan pentingnya memberdayakan RT, RW, dan Linmas sebagai satuan tugas deteksi dini untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi mengarah pada aksi geng motor.
"Kita memberdayakan seluruh elemen masyarakat, terutama RT, RW, dan Linmas. Ketika ini semua diperdayakan untuk menjadi sebagai Satgas untuk membubarkan anak-anak yang berkumpul itu, kalau perlu ini didata, kita cari tahu siapa nama orang tuanya. Setelah kita dapat data siapa nama orang tuanya, maka diedukasi. Kalau perlu yang terlibat di situ dikasih sanksi administratif," ujarnya.
Politisi PKS itu juga mengusulkan agar keterlibatan remaja dalam aksi geng motor menjadi catatan khusus dalam rekam jejak administrasi kependudukan.
Selain itu, Adi meminta aparat kepolisian memperkuat deteksi dini dengan memanfaatkan pos pemantauan dan kamera pengawas.
"Bagaimana terutama pihak kepolisian harus bisa mendeteksi di mana sumber-sumber anak-anak yang keluar. Kalau perlu diteropong lewat pos-pos itu tadi supaya ketika ada kelihatan lewat CCTV langsung bergerak aparatnya untuk membuntuti, supaya tidak terjadi apa yang kita saksikan bersama," jelasnya usai Rapat Paripurna di Balai Kota Makassar.
Adi juga menilai penguatan karakter anak dan remaja perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mencegah munculnya aksi kriminalitas jalanan.