Wali Kota Minta ASN Makassar Punya Buku Karya Sendiri
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 18 Mei 2026 - 15:43 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri talkshow literasi di Unhas, Senin (18/5/2026). Foto: Istimewa
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan budaya literasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan mengajak aparatur sipil negara (ASN) menghasilkan karya tulis berupa buku.
Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi pembicara utama dalam talkshow literasi Hari Buku Nasional 2026 yang digelar Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026). Kegiatan itu mengusung tema Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital.
Munafri mengatakan penguatan budaya literasi perlu dimulai dari lingkungan internal pemerintahan. Ia menilai ASN, terutama pejabat eselon III seperti kepala bidang, kepala subbagian hingga kepala dinas, perlu memiliki karya tulis sebagai bentuk kontribusi pengetahuan.
"ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional," ujarnya.
Menurut Appi, buku yang ditulis tidak harus bersifat akademik atau menggunakan bahasa yang rumit. Materinya dapat disusun dengan pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami pelajar.
Topik yang diangkat, kata dia, bisa berkaitan dengan pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan, hingga pola hidup masyarakat di ruang terbatas.
Munafri memperkirakan jika setiap perangkat daerah menghasilkan satu buku setiap tahun, Pemerintah Kota Makassar dapat memproduksi sekitar 150 buku baru yang nantinya didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi pembicara utama dalam talkshow literasi Hari Buku Nasional 2026 yang digelar Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026). Kegiatan itu mengusung tema Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital.
Munafri mengatakan penguatan budaya literasi perlu dimulai dari lingkungan internal pemerintahan. Ia menilai ASN, terutama pejabat eselon III seperti kepala bidang, kepala subbagian hingga kepala dinas, perlu memiliki karya tulis sebagai bentuk kontribusi pengetahuan.
"ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional," ujarnya.
Menurut Appi, buku yang ditulis tidak harus bersifat akademik atau menggunakan bahasa yang rumit. Materinya dapat disusun dengan pendekatan sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami pelajar.
Topik yang diangkat, kata dia, bisa berkaitan dengan pengelolaan sampah, kepedulian terhadap lingkungan, hingga pola hidup masyarakat di ruang terbatas.
Munafri memperkirakan jika setiap perangkat daerah menghasilkan satu buku setiap tahun, Pemerintah Kota Makassar dapat memproduksi sekitar 150 buku baru yang nantinya didistribusikan ke sekolah-sekolah.