DPRD Makassar Minta Wali Kota Segera Tetapkan Direksi Definitif PDAM
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 01 Juni 2026 - 13:28 WIB
Fraksi NasDem, PKS, dan Gerindra DPRD Kota Makassar desak direksi definitif PDAM, Senin (1/6/2026). Foto: Istimewa
Tiga fraksi di DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menetapkan direksi definitif Perumda Air Minum (PDAM) Makassar.
Desakan tersebut mengemuka di tengah potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino yang dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan PDAM membutuhkan pemimpin definitif agar dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Menurutnya, dampak krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat, terutama di wilayah utara dan timur Kota Makassar.
"Makassar berpotensi menghadapi kemarau panjang bahkan El Nino. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat membutuhkan jaminan ketersediaan air bersih. Karena itu, PDAM harus dipimpin oleh direksi definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis," katanya, Senin (1/6/2026).
Kasrudi menilai keterbatasan kewenangan seorang Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi menghambat respons cepat, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan segera.
"Kami meminta Pemerintah Kota Makassar atau dalam hal ini Wali Kota Makassar sebagai KPM segera menetapkan direksi definitif PDAM. Orang yang ditunjuk harus memiliki pengalaman dan memahami kondisi Kota Makassar. Jangan sampai ketika terjadi kekeringan atau krisis air, penanganannya justru terlambat karena keterbatasan kewenangan," tegasnya kepada wartawan.
Desakan tersebut mengemuka di tengah potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino yang dikhawatirkan berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan PDAM membutuhkan pemimpin definitif agar dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Menurutnya, dampak krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat, terutama di wilayah utara dan timur Kota Makassar.
"Makassar berpotensi menghadapi kemarau panjang bahkan El Nino. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat membutuhkan jaminan ketersediaan air bersih. Karena itu, PDAM harus dipimpin oleh direksi definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis," katanya, Senin (1/6/2026).
Kasrudi menilai keterbatasan kewenangan seorang Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi menghambat respons cepat, khususnya dalam situasi darurat yang membutuhkan keputusan segera.
"Kami meminta Pemerintah Kota Makassar atau dalam hal ini Wali Kota Makassar sebagai KPM segera menetapkan direksi definitif PDAM. Orang yang ditunjuk harus memiliki pengalaman dan memahami kondisi Kota Makassar. Jangan sampai ketika terjadi kekeringan atau krisis air, penanganannya justru terlambat karena keterbatasan kewenangan," tegasnya kepada wartawan.