Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Selasa, 30 Juni 2026 - 13:22 WIB
Kepala Sekolah UPT SPF SD Inpres Malimongan Baru Saparia, Suryama, di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Hertasning, Senin (29/6/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir. Kepala UPT SPF SD Inpres Malimongan Baru, Suryama, yang sebelumnya viral di media sosial karena mengungkap dugaan tersebut, kembali menyampaikan sejumlah klaim usai menghadiri rapat di DPRD Makassar, Senin (29/6/2026).
Menurut Suryama, Komisi D DPRD Makassar telah memanggil Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membahas dugaan praktik pungli yang ramai diperbincangkan masyarakat.
"Alhamdulillah, keputusannya tadi maka Insyaallah ini SK yang ada sekarang itu akan direvisi nanti, dan untuk yang viral yang video itu memang benar adanya. Dia (Kabid GTK Disdik Makassar, Yunus) tidak mengelak, walaupun dia mengelak di luar, tetapi setelah dewan ini sudah menginterogasi, bahwa ada memang pembayaran untuk jual penempatan atau jual beli jabatan kepala sekolah," ungkapnya.
Suryama menilai penjelasan yang disampaikan terkait mekanisme pengangkatan kepala sekolah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
"Berarti mereka (kepala sekolah) mengakui bahwa ada uang yang disetor ke Pak Yunus. Iya, ada (setoran pungli). Bahkan dia justru baliki kami tapi itu tidak bisa karena kenyataannya kan dia sudah memang ambil uang," tambahnya.
Ia juga mengaku tidak pernah berhubungan langsung dengan salah satu pihak berinisial ATA yang turut disebut dalam kasus tersebut.
"Dia (Kabid GTK) sebut juga ATA. Kalau saya pribadi saya belum ketemu sama pak ATA tapi yang teman itu memang dia ketemu sama pak ATA. Saya tidak pernah (ditelfon ATA), saya tidak kenal kalau pak ATA. Tapi teman saya itu kenal pak ATA," bebernya.
Menurut Suryama, Komisi D DPRD Makassar telah memanggil Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk membahas dugaan praktik pungli yang ramai diperbincangkan masyarakat.
"Alhamdulillah, keputusannya tadi maka Insyaallah ini SK yang ada sekarang itu akan direvisi nanti, dan untuk yang viral yang video itu memang benar adanya. Dia (Kabid GTK Disdik Makassar, Yunus) tidak mengelak, walaupun dia mengelak di luar, tetapi setelah dewan ini sudah menginterogasi, bahwa ada memang pembayaran untuk jual penempatan atau jual beli jabatan kepala sekolah," ungkapnya.
Suryama menilai penjelasan yang disampaikan terkait mekanisme pengangkatan kepala sekolah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
"Berarti mereka (kepala sekolah) mengakui bahwa ada uang yang disetor ke Pak Yunus. Iya, ada (setoran pungli). Bahkan dia justru baliki kami tapi itu tidak bisa karena kenyataannya kan dia sudah memang ambil uang," tambahnya.
Ia juga mengaku tidak pernah berhubungan langsung dengan salah satu pihak berinisial ATA yang turut disebut dalam kasus tersebut.
"Dia (Kabid GTK) sebut juga ATA. Kalau saya pribadi saya belum ketemu sama pak ATA tapi yang teman itu memang dia ketemu sama pak ATA. Saya tidak pernah (ditelfon ATA), saya tidak kenal kalau pak ATA. Tapi teman saya itu kenal pak ATA," bebernya.