home makassar city

Kemendagri Usul Reward dan Punishment untuk Dongkrak Kinerja OPD Makassar

Sabtu, 25 Juli 2026 - 23:12 WIB
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. A. Fatoni (tengah), menghadiri FGD pelaksanaan program prioritas Pemkot Makassar, Sabtu (25/7/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat realisasi belanja daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran. Meski memiliki pendapatan daerah di atas rata-rata nasional, realisasi belanja Kota Makassar dinilai masih perlu ditingkatkan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. A. Fatoni, mengatakan Wali Kota Makassar terus mendorong agar realisasi anggaran dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkala.

"Makanya Pak Wali Kota terus mendorong agar realisasi ini maksimal dan terus berupaya, antara lain dengan memberikan materi, memberikan motivasi, meningkatkan kapasitas, juga melakukan evaluasi," jelasnya usai Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).

Fatoni mengatakan, setiap pemerintah daerah perlu secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah percepatan, termasuk penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dari situlah kemudian nanti bisa dilakukan langkah-langkah percepatan. Itu salah satunya dengan, misalnya yang penganggarannya atau anggaran OPD-nya masih rendah itu, bisa diberikan punishment, misalnya dengan mengurangi TPP-nya. Itu bisa dilakukan. Dalam prinsip manajemen sumber daya manusia, kemudian pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan APBD, itu bisa dilakukan langkah-langkah punishment bisa, jadi yang kinerjanya bagus itu bisa diapresiasi," sambungnya.

Selain mempercepat belanja, ia juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, penetapan target harus didasarkan pada perhitungan potensi yang akurat.

"Dari sisi pendapatan, itu juga perlu ada terobosan, perlu ada inovasi, kemudian juga membuat target yang tepat. Jadi harus ada perhitungan potensi yang tepat sehingga dari potensi itu bisa dicapai dengan maksimal," sebutnya.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya