Kemendagri Usul Reward dan Punishment untuk Dongkrak Kinerja OPD Makassar

MAKASSAR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat realisasi belanja daerah dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran. Meski memiliki pendapatan daerah di atas rata-rata nasional, realisasi belanja Kota Makassar dinilai masih perlu ditingkatkan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. A. Fatoni, mengatakan Wali Kota Makassar terus mendorong agar realisasi anggaran dapat dimaksimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkala.

"Makanya Pak Wali Kota terus mendorong agar realisasi ini maksimal dan terus berupaya, antara lain dengan memberikan materi, memberikan motivasi, meningkatkan kapasitas, juga melakukan evaluasi," jelasnya usai Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).

Fatoni mengatakan, setiap pemerintah daerah perlu secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah percepatan, termasuk penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi organisasi perangkat daerah (OPD).

"Dari situlah kemudian nanti bisa dilakukan langkah-langkah percepatan. Itu salah satunya dengan, misalnya yang penganggarannya atau anggaran OPD-nya masih rendah itu, bisa diberikan punishment, misalnya dengan mengurangi TPP-nya. Itu bisa dilakukan. Dalam prinsip manajemen sumber daya manusia, kemudian pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan APBD, itu bisa dilakukan langkah-langkah punishment bisa, jadi yang kinerjanya bagus itu bisa diapresiasi," sambungnya.

Selain mempercepat belanja, ia juga mendorong pemerintah daerah menghadirkan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, penetapan target harus didasarkan pada perhitungan potensi yang akurat.

"Dari sisi pendapatan, itu juga perlu ada terobosan, perlu ada inovasi, kemudian juga membuat target yang tepat. Jadi harus ada perhitungan potensi yang tepat sehingga dari potensi itu bisa dicapai dengan maksimal," sebutnya.

Fatoni menegaskan akurasi perencanaan menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kalau penghitungannya meleset, bisa melampaui realisasinya terlalu tinggi, atau bisa tidak tercapai karena targetnya terlalu tinggi. Maka dari sisi perencanaan juga harus tepat. Kemudian dari sisi pelaksanaannya harus maksimal," lanjutnya.

Ia menjelaskan pendapatan daerah berasal dari dua sumber utama, yakni pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi keduanya sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan capaian kinerja pemerintah daerah.

"Pendapatan itu ada dua, ada pendapatan yang berasal dari pajak, dan ada pendapatan asli daerah. Kalau transfer tadi, yang utama itu untuk mengoptimalkannya adalah pertama dari data, yang kedua dari kinerja," jelasnya kepada wartawan.

Menurut Fatoni, kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu syarat penting dalam penyaluran anggaran dan pemberian insentif fiskal.

"Kinerja itu syarat salur. Kemudian ada kinerja lain. Kinerja yang diberikan, penghargaan kinerja yang baik itu insentif fiskal atau bantuan keuangan. Itu dari pendapatan. Kalau dari belanja juga demikian. Belanja itu disebabkan juga bisa saja uangnya tidak ada. Kalau uangnya tidak ada, tentu tidak bisa belanja, realisasinya tidak ada," tegasnya.

Fatoni juga mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja daerah. Di antaranya keterlambatan proses lelang proyek, kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pelaksana program.

"Tetapi belanja itu rendah juga sebabnya macam-macam. Ada yang karena lelang terlambat. Kalau lelang terlambat, tentu ini akan menumpuk di akhir tahun. Kemudian yang lain, itu juga bisa disebabkan karena juga kapasitas sumber daya manusia. Itu baik kemampuannya maupun komitmennya," ucapnya.

Karena itu, ia menilai penguatan kapasitas aparatur dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah.

"Maka hari ini dilakukan kegiatan di Kota Makassar ini untuk meningkatkan kapasitas, untuk menyamakan persepsi, untuk mengaktifkan koordinasi. Karena kalau SDM-nya paham menjalankan tugas, tentu dia akan bisa mengeksekusi. Nah, ini berbagai aspek inilah kemudian yang akan mendorong kecepatan realisasi akhir," pungkasnya.