PKS Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan Wajib Pilah Sampah, Perjelas Tupoksi RT/RW
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Kamis, 30 Juli 2026 - 15:08 WIB
Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. Foto: Dok. SINDO Makassar
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunda penerapan kebijakan wajib memilah sampah yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan pihaknya mendukung tujuan program tersebut. Namun, menurutnya, pelaksanaannya masih terlalu terburu-buru karena masyarakat dinilai belum didukung fasilitas yang memadai dan tugas RT/RW juga belum memiliki pedoman yang jelas.
"Banyak masyarakat menginginkan bagaimana fasilitas itu disediakan. Ada sesuatu yang barangkali kami dengar di masyarakat bahwasanya untuk menghasilkan tiga tempat sampah, masyarakat harus mengeluarkan sampai Rp150.000. Ini kasihan kalau masyarakat, maunya ya masukan kami pemerintah itu menyediakan dulu fasilitasnya di setiap rumah," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi warga di kawasan padat penduduk. Menurutnya, tidak semua rumah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lubang biopori.
"Ini juga jadi masalah. Kalau saya memberikan masukan, mungkin waktunya ini diperpanjang dulu. Mungkin 2026 ini tahapan sosialisasi. Kalau mulai 1 Agustus yang khawatirnya kita nanti ini banyak sampah yang berkeliaran di mana-mana ya. Karena ya kita belum siap dengan fasilitas ya. Contoh, harusnya pemerintah ini kunjungan ke daerah yang barangkali sudah siap dengan fasilitasnya," terangnya.
Ia menilai, apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah sebaiknya lebih dahulu memastikan tersedianya sarana pemilahan sampah di setiap rumah.
"Kalau misalnya itu dipilah, siapkan tempat pemilihannya. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak mampu, orang yang susah makan, kemudian mereka harus menyediakan lagi tempat sampah yang barangkali harus tiga pemilihan itu," pesannya.
Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan pihaknya mendukung tujuan program tersebut. Namun, menurutnya, pelaksanaannya masih terlalu terburu-buru karena masyarakat dinilai belum didukung fasilitas yang memadai dan tugas RT/RW juga belum memiliki pedoman yang jelas.
"Banyak masyarakat menginginkan bagaimana fasilitas itu disediakan. Ada sesuatu yang barangkali kami dengar di masyarakat bahwasanya untuk menghasilkan tiga tempat sampah, masyarakat harus mengeluarkan sampai Rp150.000. Ini kasihan kalau masyarakat, maunya ya masukan kami pemerintah itu menyediakan dulu fasilitasnya di setiap rumah," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi warga di kawasan padat penduduk. Menurutnya, tidak semua rumah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat lubang biopori.
"Ini juga jadi masalah. Kalau saya memberikan masukan, mungkin waktunya ini diperpanjang dulu. Mungkin 2026 ini tahapan sosialisasi. Kalau mulai 1 Agustus yang khawatirnya kita nanti ini banyak sampah yang berkeliaran di mana-mana ya. Karena ya kita belum siap dengan fasilitas ya. Contoh, harusnya pemerintah ini kunjungan ke daerah yang barangkali sudah siap dengan fasilitasnya," terangnya.
Ia menilai, apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan, pemerintah sebaiknya lebih dahulu memastikan tersedianya sarana pemilahan sampah di setiap rumah.
"Kalau misalnya itu dipilah, siapkan tempat pemilihannya. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak mampu, orang yang susah makan, kemudian mereka harus menyediakan lagi tempat sampah yang barangkali harus tiga pemilihan itu," pesannya.