Sengketa Lahan Hambat Jembatan Barombong, Pemkot Makassar Siapkan Konsinyasi
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Sabtu, 14 November 2026 - 19:14 WIB
Pemkot Makassar optimisi percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong, Jumat (13/11/2026). Foto: Istimewa
Pembangunan Jembatan Kembar Barombong masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Makassar kini menyiapkan mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pada sejumlah bidang tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.
Namun, prosesnya belum dapat dilakukan karena terdapat sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.
"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat perbedaan dasar kepemilikan dan penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Persoalan semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.
Namun, prosesnya belum dapat dilakukan karena terdapat sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.
"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat perbedaan dasar kepemilikan dan penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Persoalan semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.