Sengketa Lahan Hambat Jembatan Barombong, Pemkot Makassar Siapkan Konsinyasi

MAKASSAR - Pembangunan Jembatan Kembar Barombong masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Makassar kini menyiapkan mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pada sejumlah bidang tanah.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan percepatan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.

Namun, prosesnya belum dapat dilakukan karena terdapat sejumlah pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.

"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat perbedaan dasar kepemilikan dan penguasaan tanah di lokasi tersebut.

Persoalan semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.

"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.

Selain gugatan, Pemkot Makassar juga menerima somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan.

"Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, maka menjadi masalah di kemudian hari. Karena disisi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertipikat. Ini kami masih lakukan solusi lain," lanjutnya.

Izhar mengungkapkan, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah yang terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Ketiganya memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah dengan dasar yang berbeda.

Salah satu bidang tanah yang terdampak merupakan lahan milik Letkol Amsal Sampetondok dengan luas sekitar 520 meter persegi. Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah yang lebih luas berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi.

Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.

Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.

Perbedaan dokumen tersebut masih perlu ditelusuri untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah dan kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," tuturnya.

Di sisi lain, PT GMTD diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare. Klaim dan dokumen kepemilikan itu juga menjadi bagian dari persoalan yang sedang ditelusuri pemerintah.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.

Menurut Izhar, pemerintah kota terlebih dahulu akan menyelesaikan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkannya kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah persyaratan terpenuhi, proses pengadaan tanah dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk mendata dan memverifikasi objek serta subjek tanah.

"Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," terangnya.

Setelah proses verifikasi dan penilaian selesai, pemerintah akan menentukan langkah penyelesaian pembayaran ganti kerugian. Apabila status tanah telah jelas tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izhar menegaskan, pengadaan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN," terangnya.

Penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan fisik oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan.

Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," tutup Izhar.