Jokowi Tekankan Pentingnya Keselarasan Program Daerah dengan Kebijakan Pusat
Tim Sindomakassar
Selasa, 13 Agustus 2024 - 20:06 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024). Foto: Humas Setkab
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, memberikan pengarahan secara khusus kepada para gubernur seluruh Indonesia, di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/08/2024).
Jokowi menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Bahas Potensi Investasi dengan Investor Asal Jepang
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegasnya.
Presiden pun menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.
“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti akses jalan menuju salah satu pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Jokowi menegaskan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus memastikan agar program dan kebijakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Bahas Potensi Investasi dengan Investor Asal Jepang
“Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati/wali kota agar daerah bisa sejalan dan in-line dengan pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas untuk pembangunan yang strategis,” tegasnya.
Presiden pun menyebutkan terdapat sejumlah pembangunan proyek strategis pemerintah yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena tidak ada komitmen dukungan dari pemerintah daerah.
“Saya berikan contoh ada waduk, kalau memang biayanya besar pasti dibangun oleh pemerintah pusat. Irigasi yang primer mungkin juga masih pemerintah pusat. Tetapi untuk sekunder dan tersier untuk bisa masuk ke sawah mestinya itu dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti akses jalan menuju salah satu pelabuhan yang pembangunannya tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia pun mengimbau kepada para gubernur untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat apabila tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.