Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Meningkat Pesat di Sulsel
Tim SINDOmakassar
Selasa, 27 Agustus 2024 - 10:55 WIB
Pj Gubernur Sulsel Prof Arif Fakhrulloh memaparkan penggunaan Tandatangan Elektronik di Sulsel yang meningkat saat Rakor Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB. Foto: Istimewa
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkup Pemprov Sulsel meningkat pesat di era kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna, dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat menjadi 1.065 pengguna.
Hal tersebut terungkap saat Prof Zudan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Senin, (26/08/2024, yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Sulsel Konsultasi 8 Ranperda ke Kemendagri
Hadirnya kegiatan ini karena Wilayah Indonesia Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori 'Baik'. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambatnya.
Prof Zudan menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. "Silahkan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat," kata Prof Zudan.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan Qris.
Untuk Pemprov sendiri saat ini melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Seperti pemanfaatan tandatangan digital atau tanda tangan eletronik (TTE). Ini mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat 1.065 pengguna.
Hal tersebut terungkap saat Prof Zudan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Senin, (26/08/2024, yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Sulsel Konsultasi 8 Ranperda ke Kemendagri
Hadirnya kegiatan ini karena Wilayah Indonesia Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori 'Baik'. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambatnya.
Prof Zudan menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. "Silahkan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat," kata Prof Zudan.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan Qris.
Untuk Pemprov sendiri saat ini melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Seperti pemanfaatan tandatangan digital atau tanda tangan eletronik (TTE). Ini mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat 1.065 pengguna.