Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Meningkat Pesat di Sulsel
Selasa, 27 Agu 2024 10:55

Pj Gubernur Sulsel Prof Arif Fakhrulloh memaparkan penggunaan Tandatangan Elektronik di Sulsel yang meningkat saat Rakor Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Lingkup Pemprov Sulsel meningkat pesat di era kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna, dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat menjadi 1.065 pengguna.
Hal tersebut terungkap saat Prof Zudan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Senin, (26/08/2024, yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Hadirnya kegiatan ini karena Wilayah Indonesia Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori 'Baik'. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambatnya.
Prof Zudan menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. "Silahkan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat," kata Prof Zudan.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan Qris.
Untuk Pemprov sendiri saat ini melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Seperti pemanfaatan tandatangan digital atau tanda tangan eletronik (TTE). Ini mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat 1.065 pengguna.
"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami men-digital-kan tata kelola pemerintahan," terangnya.
Adapun Menteri Anas, menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.
“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," jelas Anas.
SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
“Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” tambah Anas.
Hal tersebut terungkap saat Prof Zudan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Senin, (26/08/2024, yang dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Hadirnya kegiatan ini karena Wilayah Indonesia Timur secara umum masih menghadapi tantangan dalam mencapai target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori 'Baik'. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran menjadi beberapa faktor penghambatnya.
Prof Zudan menyambut baik kegiatan ini, karena topiknya sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. "Silahkan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat," kata Prof Zudan.
Lanjutnya, bahwa pemerintah daerah bukan hanya memberikan pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dengan berbasis digital. Misalnya, masyarakat dimudahkan dalam pembayaran menggunakan Qris.
Untuk Pemprov sendiri saat ini melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan. Seperti pemanfaatan tandatangan digital atau tanda tangan eletronik (TTE). Ini mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit. Tiga bulan lalu akun atau pengguna TTE sebanyak 332 pengguna dan di masa periode Prof Zudan sekarang meningkat 1.065 pengguna.
"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami men-digital-kan tata kelola pemerintahan," terangnya.
Adapun Menteri Anas, menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini perlu dilakukan agar ke depan dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses, serta meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelayanan.
“Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," jelas Anas.
SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
“Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital,” tambah Anas.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34

News
Rute Bus Trans Sulsel Jangkau Mamminasata, Hadirkan Layanan Terintegrasi Antarwilayah
Bus Trans Sulsel kini telah mulai beroperasi secara terbatas melayani penumpang di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).
Sabtu, 12 Jul 2025 10:14

Sulsel
8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
Program ini menyasar sebanyak 8.125 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dari berbagai satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 12 Jul 2025 09:27

Sulsel
RDP di DPRD Sulsel, APIH Makassar Minta Kemudahan Pelengkapan Izin bagi Pengusaha THM
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Sulsel di Makassar pada Senin (07/07/2025).
Senin, 07 Jul 2025 14:22

News
Gubernur Sulsel Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Empat Kabupaten
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk segera turun langsung ke empat daerah terdampak banjir di Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.
Sabtu, 05 Jul 2025 18:52
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Unjuk Rasa di SMAN 21 Makassar, Aliansi Masyarakat BTP Tuntut Transparansi SPMB
2

Pimpin Perindo Sulsel, Hayat Gani Siap Rampungkan Kepengurusan di Daerah
3

Profil Andi Muhammad Hidayat RA, Pemain Muda Masa Depan dari Makassar
4

DPD Gowa dan Jeneponto Optimis Hayat Gani Bisa Bawa Perindo Berjaya di Sulsel
5

Hari Pertama Sekolah: Genggaman Ayah Momen yang Tak Terlupakan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Unjuk Rasa di SMAN 21 Makassar, Aliansi Masyarakat BTP Tuntut Transparansi SPMB
2

Pimpin Perindo Sulsel, Hayat Gani Siap Rampungkan Kepengurusan di Daerah
3

Profil Andi Muhammad Hidayat RA, Pemain Muda Masa Depan dari Makassar
4

DPD Gowa dan Jeneponto Optimis Hayat Gani Bisa Bawa Perindo Berjaya di Sulsel
5

Hari Pertama Sekolah: Genggaman Ayah Momen yang Tak Terlupakan