3.764 Honorer Kemenag Sulsel Berebut 2.139 Kuota PPPK
Najmi S Limonu
Minggu, 26 Maret 2023 - 14:22 WIB
Suasana ujian kompetensi penyeleksian tenaga pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Minggu (26/3/2023). Foto: Sindo Makassar/Najmi S Limonu
Ribuan tenaga honorer lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, mengikuti ujian kompetensi penyeleksian tenaga pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Minggu (26/3/2023).
Ujian yang berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini digelar di Aula Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar.
Baca Juga: Kemenag Cairkan Rp381 Miliar BOP untuk 28 Ribu Lebih RA
Ujian ini merupakan tahap awal uji kompetensi menyeleksi honorer, yang dinyatakan lulus berkas untuk diangkat sebagai PPPK.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel (Kabag TU) Ali Yafid mengatakan, dari 9.544 pelamar hanya 3.764 yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas.
"Mereka inilah yang berhak mengikuti rangakain tahapan seleksi memperebutkan 2.139 kuota PPPK untuk Kemenag Sulsel," ujarnya.
Ali Yafid dalam arahannya di hadapan peserta CAT menyampaikan permohonan maaf, jika dari 9.544 pelamar tidak semuanya dapat diakomodir. Pasalnya ada yang tidak memenuhi standar persyaratan administrasi yang ditetapkan BKN.
Ujian yang berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini digelar di Aula Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar.
Baca Juga: Kemenag Cairkan Rp381 Miliar BOP untuk 28 Ribu Lebih RA
Ujian ini merupakan tahap awal uji kompetensi menyeleksi honorer, yang dinyatakan lulus berkas untuk diangkat sebagai PPPK.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel (Kabag TU) Ali Yafid mengatakan, dari 9.544 pelamar hanya 3.764 yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas.
"Mereka inilah yang berhak mengikuti rangakain tahapan seleksi memperebutkan 2.139 kuota PPPK untuk Kemenag Sulsel," ujarnya.
Ali Yafid dalam arahannya di hadapan peserta CAT menyampaikan permohonan maaf, jika dari 9.544 pelamar tidak semuanya dapat diakomodir. Pasalnya ada yang tidak memenuhi standar persyaratan administrasi yang ditetapkan BKN.