E-Katalog Versi 6.0 Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi
Tim SINDOmakassar
Rabu, 11 Desember 2024 - 17:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Peluncuran e-katalog versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ucap Presiden Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” katanya..
Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.
“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ucap Presiden Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” katanya..
Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.
“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.