E-Katalog Versi 6.0 Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi

Rabu, 11 Des 2024 17:35
E-Katalog Versi 6.0 Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para Menteri Kabinet Merah Putih pada Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta. Foto: Ist
Comment
Share
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Peluncuran e-katalog versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.

“Saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang hari ini menyelenggarakan Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan,” ucap Presiden Prabowo.



Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Menurut Presiden, penggunaan katalog elektronik terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” katanya..

Presiden juga mengungkapkan bahwa efisiensi masih menjadi tantangan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini tercermin dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti yang memiliki ICOR di angka 4 atau 5.

“Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” ucap Presiden.

Presiden berharap penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.



“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya. Antara lain dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya, di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkas dia.

Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
(GUS)
Berita Terkait
Prabowo Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara dari Putusan MA, Hak Preogratif Presiden
News
Prabowo Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara dari Putusan MA, Hak Preogratif Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi sebagai hak Preogratif untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs Rasnal dan Drs Abdul Muis Muharram, imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah yang telah diputuskan Mahkamah Agung (MA)
Jum'at, 14 Nov 2025 08:28
Sosok Andi Tenri Indah, Srikandi Gerindra yang Perjuangkan Guru Luwu Utara Bertemu Presiden Prabowo
News
Sosok Andi Tenri Indah, Srikandi Gerindra yang Perjuangkan Guru Luwu Utara Bertemu Presiden Prabowo
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah adalah salah satu sosok dibalik bertemunya dua guru asal Luwu Utara dengan Presiden Prabowo Subianto. Abdul Muis dan Rasnal berhasil mendapatkan keadilan, setelah menerima hak rehabilitasi dari presiden.
Kamis, 13 Nov 2025 17:14
Anggota DPR RI Bambang Haryo Dukung Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa
News
Anggota DPR RI Bambang Haryo Dukung Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa
Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.
Rabu, 05 Nov 2025 11:13
Prabowo Lantik Dewan Komisioner LPS 2025–2030, Anggito Resmi Jabat Ketua
News
Prabowo Lantik Dewan Komisioner LPS 2025–2030, Anggito Resmi Jabat Ketua
Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik dan mengambil sumpah Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025–2030 di Istana Negara pada 8 Oktober 2025.
Kamis, 09 Okt 2025 11:38
Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
News
Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa DPR telah menyampaikan bakal mencabut beberapa kebijakan, termasuk persoalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Minggu, 31 Agu 2025 17:30
Berita Terbaru