Kontrak Karya Masmindo: Investasi untuk Masyarakat dan Perekonomian Daerah
Tim SINDOmakassar
Rabu, 18 Desember 2024 - 15:00 WIB
Pakar hukum agraria dan sumber daya alam, Prof Abrar Saleng. Foto/Istimewa
Kontrak Karya (KK) yang dimiliki PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Pakar hukum agraria dan sumber daya alam, Prof Abrar Saleng, menjelaskan kontrak karya adalah perjanjian strategis yang melibatkan pemerintah, termasuk presiden, sebagai pemberi mandat.
“Kontrak karya adalah bentuk perjanjian strategis yang menjamin hak negara dan badan usaha untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan ekonomi nasional. Apalagi, MDA ini adalah perusahaan anak negeri, bukan milik asing, sehingga penting untuk meluruskan anggapan yang selama ini salah, seolah negara menjual asetnya kepada asing melalui kontrak karya,” jelas Prof. Abrar.
Sebagai kontraktor dengan hak eksklusif, MDA diberi kewenangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bawah tanah kawasan konsesi. MDA sudah siap menjalankan usahanya dengan memenuhi semua dokumen sesuai regulasi.
Namun, jika ada pihak yang berusaha menghalangi dengan alasan yang tidak jelas, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak perusahaan, termasuk dari hambatan administratif dan sosial. “Semua perangkat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib hadir untuk mendukung kelancaran kontrak karya ini,” tegas Prof. Abrar.
Sinergi untuk Kepentingan Bersama
Prof. Abrar juga menekankan bahwa kontrak karya tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara. Kabupaten Luwu, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sangat membutuhkan investasi seperti yang dilakukan MDA.
Investasi ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
“Kontrak karya adalah bentuk perjanjian strategis yang menjamin hak negara dan badan usaha untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan ekonomi nasional. Apalagi, MDA ini adalah perusahaan anak negeri, bukan milik asing, sehingga penting untuk meluruskan anggapan yang selama ini salah, seolah negara menjual asetnya kepada asing melalui kontrak karya,” jelas Prof. Abrar.
Sebagai kontraktor dengan hak eksklusif, MDA diberi kewenangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bawah tanah kawasan konsesi. MDA sudah siap menjalankan usahanya dengan memenuhi semua dokumen sesuai regulasi.
Namun, jika ada pihak yang berusaha menghalangi dengan alasan yang tidak jelas, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak perusahaan, termasuk dari hambatan administratif dan sosial. “Semua perangkat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib hadir untuk mendukung kelancaran kontrak karya ini,” tegas Prof. Abrar.
Sinergi untuk Kepentingan Bersama
Prof. Abrar juga menekankan bahwa kontrak karya tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara. Kabupaten Luwu, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sangat membutuhkan investasi seperti yang dilakukan MDA.
Investasi ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.