Kanwil Kemenkum Sulsel Dukung Tata Kelola Keuangan dan BMN Tetap Baik
Tim SINDOmakassar
Rabu, 05 Februari 2025 - 14:06 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik setelah bertransformasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal usai jajarannya mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2024 secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (4/2/2025).
"Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik," ungkap Andi Basmal.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum) Nico Afinta. Ia mengungkapkan bahwa transformasi ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah. Namun demikian, perubahan ini juga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi tugas dan fungsi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Hal ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)," ungkap Nico.
Nico berharap, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal usai jajarannya mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2024 secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (4/2/2025).
"Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik," ungkap Andi Basmal.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum) Nico Afinta. Ia mengungkapkan bahwa transformasi ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah. Namun demikian, perubahan ini juga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi tugas dan fungsi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Hal ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)," ungkap Nico.
Nico berharap, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.