Kanwil Kemenkum Sulsel Dukung Tata Kelola Keuangan dan BMN Tetap Baik
Rabu, 05 Feb 2025 14:06

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik setelah bertransformasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal usai jajarannya mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2024 secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (4/2/2025).
"Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik," ungkap Andi Basmal.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum) Nico Afinta. Ia mengungkapkan bahwa transformasi ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah. Namun demikian, perubahan ini juga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi tugas dan fungsi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Hal ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)," ungkap Nico.
Nico berharap, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara, serta akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga,” terang Nico.
Kepala Biro Keuangan Kemenkum (Karokeu Kemenkum), Yusfini Yusuf dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian proses Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, yang dilakukan secara berjenjang.
“Tujuan diselenggarakannya kegiatan rekonsiliasi ini adalah melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi Tahun 2024, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan serta mendukung kelancaran proses transisi bidang keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM,” Ucap Yusfini.
Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Feny Feliana bersama Jajaran Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Acara yang dilaksanakan terpusat di Auditorium BPSDM Kemenkum dan dilaksanakan secara hybrid. Peserta yang hadir langsung sebanyak 13 Kantor Wilayah dan secara virtual sebanyak 20 Kantor Wilayah. Selain itu, turut hadir Narasumber dan Pendamping dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal usai jajarannya mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Dan HAM Tahun 2024 secara Virtual di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (4/2/2025).
"Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum tetap baik," ungkap Andi Basmal.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum) Nico Afinta. Ia mengungkapkan bahwa transformasi ini mencerminkan dinamika pemerintahan yang terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih fokus dan terarah. Namun demikian, perubahan ini juga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga tata kelola administrasi, keuangan, dan aset negara yang baik.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi tugas dan fungsi menjadi satu kementerian koordinator, dan tiga kementerian yang mandiri sesuai arahan Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Hal ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)," ungkap Nico.
Nico berharap, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara, serta akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga,” terang Nico.
Kepala Biro Keuangan Kemenkum (Karokeu Kemenkum), Yusfini Yusuf dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian proses Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, yang dilakukan secara berjenjang.
“Tujuan diselenggarakannya kegiatan rekonsiliasi ini adalah melakukan pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi Tahun 2024, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan serta mendukung kelancaran proses transisi bidang keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM,” Ucap Yusfini.
Jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel yang mengikuti kegiatan ini diantaranya Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda Feny Feliana bersama Jajaran Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Acara yang dilaksanakan terpusat di Auditorium BPSDM Kemenkum dan dilaksanakan secara hybrid. Peserta yang hadir langsung sebanyak 13 Kantor Wilayah dan secara virtual sebanyak 20 Kantor Wilayah. Selain itu, turut hadir Narasumber dan Pendamping dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
Mantao Parepare Dikaji untuk Diusul sebagai Kekayaan Intelektual Komunal
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) sedang mengkaji Produk Unggulan Kota Parepare yakni Mantao Parepare, untuk diusulkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal bentuk Indikasi Asal.
Kamis, 13 Mar 2025 22:13

News
Kemenkum Sulsel dan Ketua Wilayah INI Sulsel Bahas Seminar dan Pelantikan Notaris
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal silaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Andi Sengngeng P Salahuddin
Kamis, 13 Mar 2025 15:31

News
Bahas Percepatan Layanan Publik, Kakanwil Kemenkum Sulsel Temui Wali Kota Parepare
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyambangi Wali Kota Parepare, Tasming Hamid di Kantor Walikota setempat, Rabu (12/3/2025).
Rabu, 12 Mar 2025 21:21

News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Pantau Perkembangan Harmonisasi Perda Kota Palopo
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, pantau perkembangan layanan fasilitasi harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Palopo. Selasa, 11/03/2025.
Selasa, 11 Mar 2025 17:16

News
Gubernur Sulsel Dukung Kelanjutan Pembangunan Kanwil Kemenkum Sulsel
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberi dukungan Kelanjutan Pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel).
Senin, 10 Mar 2025 20:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkot Makassar dan BTN Buka Peluang Kolaborasi Bangun Sektor Perumahan
2

Bandara Sultan Hasanuddin Sediakan 400 Tiket Kapal Laut untuk Mudik Gratis
3

Walkot Munafri Cari Jalan Percepat Penyaluran Tenaga Kerja ke Jepang
4

DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
5

Anggaran Belanja ATK di Pemkab Wajo Capai Rp4,7 Miliar untuk 39 OPD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkot Makassar dan BTN Buka Peluang Kolaborasi Bangun Sektor Perumahan
2

Bandara Sultan Hasanuddin Sediakan 400 Tiket Kapal Laut untuk Mudik Gratis
3

Walkot Munafri Cari Jalan Percepat Penyaluran Tenaga Kerja ke Jepang
4

DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
5

Anggaran Belanja ATK di Pemkab Wajo Capai Rp4,7 Miliar untuk 39 OPD