Kemenkum Sulsel Petakan Isu Hukum Strategis, Libatkan Berbagai Instansi

MAKASSAR - Dalam upaya memetakan berbagai isu hukum strategis yang berkembang di masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulsel, Kamis (11/6/2026), tersebut melibatkan sejumlah instansi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait guna memperkuat sinergi dalam pembangunan hukum di daerah.

Dalam sambutannya membuka kegiatan, Andi Basmal menyampaikan bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

“Penyusunan kebijakan dan program pembinaan hukum yang tepat sasaran harus didasarkan pada kondisi serta kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, inventarisasi dan pemetaan permasalahan hukum menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap berbagai isu hukum di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hasil inventarisasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai program pembinaan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan.

Andi Basmal menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan permasalahan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan dukungan, data, informasi, dan pengalaman dari seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai persoalan hukum sesuai bidang tugas masing-masing.

“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk membangun sinergi, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi serta pemetaan permasalahan hukum di Sulawesi Selatan. Melalui kolaborasi yang baik, proses pengumpulan informasi dan penyusunan peta permasalahan hukum dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dinamika permasalahan hukum di masyarakat saat ini semakin kompleks. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana umum, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlindungan perempuan dan anak, pekerja migran Indonesia, pemasyarakatan, keimigrasian, hingga isu-isu hukum lainnya memerlukan perhatian dan penanganan bersama.

Oleh karena itu, setiap instansi yang hadir dalam rapat koordinasi ini memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan peta permasalahan hukum yang akurat dan komprehensif.

Lebih lanjut, Andi Basmal berharap hasil pemetaan yang disusun nantinya tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pembinaan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta berbagai program peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

“Harapan kami, hasil pemetaan ini dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan budaya hukum yang lebih baik di Sulawesi Selatan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan hukum di daerah.

Menurut Heny, peserta kegiatan terdiri dari Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan, perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perwakilan Pengadilan Tinggi Makassar, perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, serta jajaran Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.

“Melalui kolaborasi dan pertukaran informasi dari berbagai instansi, diharapkan peta permasalahan hukum yang disusun dapat memberikan gambaran yang utuh serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Heny.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pembangunan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.