Viral Kembali Berjualan, Bangunan Pedagang di Jalan Sunu Dibongkar Lagi
Senin, 15 Jun 2026 18:05
Alat berat dikerahkan pada penertiban bangunan di Jalan Sunu, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Senin (15/6/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Pemerintah Kecamatan Bontoala kembali menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase di Jalan Sunu, Kelurahan Timongan Lompoa, Senin (15/6/2026).
Penertiban tahap kedua ini dilakukan setelah sejumlah pemilik bangunan dan pelaku usaha kembali mendirikan lapak yang sebelumnya telah dibongkar pada Rabu (10/6/2026).
Camat Bontoala Pattaullah mengatakan, penertiban kembali dilakukan karena pemilik bangunan tidak menunjukkan itikad baik setelah pembongkaran pertama.
"Penertiban hari ini adalah merupakan penertiban part (bagian) dua. Kenapa part dua, karena minggu kemarin hari Rabu, sebenarnya kita sudah lakukan penertiban dan kita anggap sudah clear (aman). Karena yang mendapatkan surat teguran, itu sudah dibersihkan semua," ujarnya kepada wartawan.
Namun, setelah pembongkaran dilakukan, para pemilik bangunan justru kembali memperbaiki bagian bangunan yang telah dirubuhkan dan menggunakannya untuk berjualan.
"Karena ternyata setelah kita melakukan pembongkaran, yang dibongkar itu tidak punya inisiatif untuk melanjutkan apa yang sudah dibongkar, tapi ternyata mereka justru memperbaiki yang sudah dibongkar kemudian dia pakai lagi untuk berjualan," lanjut Pattaullah.
Menurutnya, atap dan lantai bangunan yang telah dibongkar kembali diperbaiki agar dapat digunakan untuk beraktivitas.
"Mereka benahi kembali atapnya yang sudah dirubuhkan, mereka perbaiki kembali kemudian dia lantainya yang sudah dirusak itu diperbaiki kembali kemudian dia berjualan lagi," katanya saat dikonfirmasi di lokasi penertiban.
Pattaullah juga menyinggung sejumlah pelaku usaha yang kembali beroperasi setelah penertiban sebelumnya.
"Termasuk Toko Saudara ta' yang lagi viral itu yang viral di media, yang memviralkan dirinya bahwa kami berjualan kembali," jabarnya.
Ia menyebut terdapat sekitar 20 bangunan yang telah menerima Surat Peringatan (SP) 3 terkait pelanggaran pemanfaatan lahan di atas drainase.
"Ada 20 yang sudah diberikan SP 3, dan bulan Mei yang lalu sebelum Idul Adha, itu kita sudah panggil mereka semua," terangnya.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor kecamatan, para pemilik bangunan disebut telah menyepakati pembongkaran mandiri dengan batas waktu hingga 30 Mei 2026.
"Namun kenyataannya, dari tanggal 1 Juni itu belum mereka belum melakukan pembongkaran mandiri padahal mereka sudah sepakati. Jadi mereka mengingkari apa yang telah mereka sepakati sehingga ya akhirnya pun penertiban turun untuk melakukan pembongkaran," bebernya.
Pattaullah menegaskan seluruh bangunan yang ditertibkan berdiri di atas saluran drainase.
"Intinya mereka di atas saluran drainase. Jadi rata-rata yang ditertibkan ini semua bangunannya beratas berada di atas saluran drainase," tuturnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa area tersebut hanya digunakan sebagai lahan parkir.
"Lahan parkir tidak, rata-rata mereka manfaatkan sebagai bagian dari bangunannya. Jadi mereka menggunakan bagian dari bangunannya, sehingga itu kita tertibkan," tegasnya.
Menurut Pattaullah, pemanfaatan fasilitas umum di atas saluran drainase tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Itu sudah lama, sudah puluhan tahun mereka (pemilik bangunan) manfaatkan (lahan fasum). Kalau untuk yang wilayahnya Kecamatan Bontoala (kelanjutan penertiban). Ibu Lurah (Timongan Lompoa) sudah berikan semua surat teguran," ujarnya.
Dalam penertiban kali ini, sekitar 300 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses pembongkaran.
"Personel yang terlibat eh sekitar 300-an personel. Terdiri dari ada dari Satpol, dari Kepolisian, dari TNI, ada Satgas Drainase dari PU, tata ruang bangunan, kecamatan, pemadam kebakaran, dan SKPD yang lain," tutupnya.
Penertiban tahap kedua ini dilakukan setelah sejumlah pemilik bangunan dan pelaku usaha kembali mendirikan lapak yang sebelumnya telah dibongkar pada Rabu (10/6/2026).
Camat Bontoala Pattaullah mengatakan, penertiban kembali dilakukan karena pemilik bangunan tidak menunjukkan itikad baik setelah pembongkaran pertama.
"Penertiban hari ini adalah merupakan penertiban part (bagian) dua. Kenapa part dua, karena minggu kemarin hari Rabu, sebenarnya kita sudah lakukan penertiban dan kita anggap sudah clear (aman). Karena yang mendapatkan surat teguran, itu sudah dibersihkan semua," ujarnya kepada wartawan.
Namun, setelah pembongkaran dilakukan, para pemilik bangunan justru kembali memperbaiki bagian bangunan yang telah dirubuhkan dan menggunakannya untuk berjualan.
"Karena ternyata setelah kita melakukan pembongkaran, yang dibongkar itu tidak punya inisiatif untuk melanjutkan apa yang sudah dibongkar, tapi ternyata mereka justru memperbaiki yang sudah dibongkar kemudian dia pakai lagi untuk berjualan," lanjut Pattaullah.
Menurutnya, atap dan lantai bangunan yang telah dibongkar kembali diperbaiki agar dapat digunakan untuk beraktivitas.
"Mereka benahi kembali atapnya yang sudah dirubuhkan, mereka perbaiki kembali kemudian dia lantainya yang sudah dirusak itu diperbaiki kembali kemudian dia berjualan lagi," katanya saat dikonfirmasi di lokasi penertiban.
Pattaullah juga menyinggung sejumlah pelaku usaha yang kembali beroperasi setelah penertiban sebelumnya.
"Termasuk Toko Saudara ta' yang lagi viral itu yang viral di media, yang memviralkan dirinya bahwa kami berjualan kembali," jabarnya.
Ia menyebut terdapat sekitar 20 bangunan yang telah menerima Surat Peringatan (SP) 3 terkait pelanggaran pemanfaatan lahan di atas drainase.
"Ada 20 yang sudah diberikan SP 3, dan bulan Mei yang lalu sebelum Idul Adha, itu kita sudah panggil mereka semua," terangnya.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor kecamatan, para pemilik bangunan disebut telah menyepakati pembongkaran mandiri dengan batas waktu hingga 30 Mei 2026.
"Namun kenyataannya, dari tanggal 1 Juni itu belum mereka belum melakukan pembongkaran mandiri padahal mereka sudah sepakati. Jadi mereka mengingkari apa yang telah mereka sepakati sehingga ya akhirnya pun penertiban turun untuk melakukan pembongkaran," bebernya.
Pattaullah menegaskan seluruh bangunan yang ditertibkan berdiri di atas saluran drainase.
"Intinya mereka di atas saluran drainase. Jadi rata-rata yang ditertibkan ini semua bangunannya beratas berada di atas saluran drainase," tuturnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa area tersebut hanya digunakan sebagai lahan parkir.
"Lahan parkir tidak, rata-rata mereka manfaatkan sebagai bagian dari bangunannya. Jadi mereka menggunakan bagian dari bangunannya, sehingga itu kita tertibkan," tegasnya.
Menurut Pattaullah, pemanfaatan fasilitas umum di atas saluran drainase tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Itu sudah lama, sudah puluhan tahun mereka (pemilik bangunan) manfaatkan (lahan fasum). Kalau untuk yang wilayahnya Kecamatan Bontoala (kelanjutan penertiban). Ibu Lurah (Timongan Lompoa) sudah berikan semua surat teguran," ujarnya.
Dalam penertiban kali ini, sekitar 300 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses pembongkaran.
"Personel yang terlibat eh sekitar 300-an personel. Terdiri dari ada dari Satpol, dari Kepolisian, dari TNI, ada Satgas Drainase dari PU, tata ruang bangunan, kecamatan, pemadam kebakaran, dan SKPD yang lain," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
RKAP 2027 PDAM Makassar Fokus Efisiensi dan Peningkatan Layanan Air Bersih
Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar menggelar Rapat Pembahasan RKAP Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar, Rabu (11/11/2026).
Rabu, 11 Nov 2026 15:59
Makassar City
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan akses permodalan bagi warga yang terdampak penertiban agar tetap bisa menjalankan usahanya. Fasilitasi pembiayaan dilakukan dengan menggandeng Bank Sulselbar, bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Pegadaian.
Selasa, 10 Nov 2026 17:51
Makassar City
Munafri Serahkan Akta Kelahiran Bayi yang Lahir Tepat di HUT ke-419 Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau masyarakat sejak hari pertama kehidupan seorang anak.
Selasa, 10 Nov 2026 06:16
Makassar City
20 Pegawai Teladan Pemkot Makassar Dapat Sertifikat dan Pin Emas
Pemerintah Kota Makassar memberikan penghargaan kepada 20 pegawai teladan yang terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Senin, 09 Nov 2026 23:03
Makassar City
HUT ke-419, Pemkot Makassar Perkuat Budaya Gotong Royong Lewat Kota Filantropi
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar dengan mengusung tema "Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan" di Ruang Sipakatau
Senin, 09 Nov 2026 13:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
4
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026
5
Koleksi 76 Medali, Bantaeng Optimistis Tembus Lima Besar Porprov
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
4
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026
5
Koleksi 76 Medali, Bantaeng Optimistis Tembus Lima Besar Porprov