Kekosongan Pejabat Definitif Kepala Sekolah Tinggi, di Sulsel Tembus Ratusan
Dewan Ghiyats Yan
Kamis, 10 April 2025 - 20:33 WIB
Kunjungan Kerja Reses di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel, Kamis. Foto: Istimewa
Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti lima hal mendasar dalam dunia pendidikan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Salah satunya, angka kekosongan jabatan kepala sekolah definitif yang cukup tinggi.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel (DPSS), Prof Dr Arismunandar, didampingi Dr Mulyono dan Prof Dr Mashur Razak saat Kunjungan Kerja Reses di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel, Kamis.
Prof Arismunandar megatakan, data per Februari 2024 menunjukkan sebanyak 9.016 sekolah negeri di Indonesia belum memiliki kepala sekolah definitif, dengan 5.742 di antaranya masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), serta terdapat kekosongan sebanyak 22.537 pengawas sekolah.
Khusus di Sulsel, situasi tersebut serupa terjadi. Tercatat, di Kota Makassar sekitar 200 jabatan kepala sekolah diisi oleh Plt dan di tingkat provinsi jumlahnya hampir menyentuh angka 100.
“Ini menunjukkan persoalan serius dalam birokrasi pengangkatan kepala sekolah yang berlarut-larut,” ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu memberikan saran bahwa pengisian 44 jabatan kepala sekolah di Sulsel belum dilakukan karena terganjal proses administratif, seperti belum keluarnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN, bahkan setelah gubernur definitif dilantik.
Dia juga mengusulkan agar mekanisme penerimaan dan pengangkatan kepala sekolah disederhanakan. Salah satu usulan yang mencuat adalah agar proses ini dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga lebih cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari muatan politik.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel (DPSS), Prof Dr Arismunandar, didampingi Dr Mulyono dan Prof Dr Mashur Razak saat Kunjungan Kerja Reses di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel, Kamis.
Prof Arismunandar megatakan, data per Februari 2024 menunjukkan sebanyak 9.016 sekolah negeri di Indonesia belum memiliki kepala sekolah definitif, dengan 5.742 di antaranya masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), serta terdapat kekosongan sebanyak 22.537 pengawas sekolah.
Khusus di Sulsel, situasi tersebut serupa terjadi. Tercatat, di Kota Makassar sekitar 200 jabatan kepala sekolah diisi oleh Plt dan di tingkat provinsi jumlahnya hampir menyentuh angka 100.
“Ini menunjukkan persoalan serius dalam birokrasi pengangkatan kepala sekolah yang berlarut-larut,” ujarnya.
Mantan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) itu memberikan saran bahwa pengisian 44 jabatan kepala sekolah di Sulsel belum dilakukan karena terganjal proses administratif, seperti belum keluarnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN, bahkan setelah gubernur definitif dilantik.
Dia juga mengusulkan agar mekanisme penerimaan dan pengangkatan kepala sekolah disederhanakan. Salah satu usulan yang mencuat adalah agar proses ini dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga lebih cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari muatan politik.