home news

Pemprov Sulsel Perkuat Langkah Konkret Cegah dan Turunkan Stunting

Jum'at, 18 April 2025 - 09:37 WIB
Suasana dialog interaktif bertema “Gizi dan Pencegahan Stunting” yang diadakan pada Kamis, 17 April 2025, di Hotel Grand Town, Makassar. Foto: Istimewa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berkomitmen penuh untuk mencegah dan mempercepat penurunan kasus stunting atau pertumbuhan yang terhambat pada anak akibat kurang gizi kronis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025.

Kepala Bappelitbangda, Setiawan As’ad, menegaskan hal ini dalam dialog interaktif bertema “Gizi dan Pencegahan Stunting” yang diadakan pada Kamis, 17 April 2025, di Hotel Grand Town, Makassar.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Nike Frans dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) untuk wilayah Sulawesi dan Maluku yang merupakan badan PBB yang fokus pada kesejahteraan anak, Direktur Jenewa Institute Surahman Said, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ishak M. Iskandar, serta akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Djunaidi M Dachlan.

Setiawan menjelaskan bahwa pencegahan stunting menjadi prioritas utama Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Langkah tersebut diwujudkan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka memperluas intervensi gizi dan kesehatan.

“Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, pencegahan dan penurunan angka stunting akan menjadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan, seperti yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025, dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sebagai langkah memperkuat intervensi pencegahan stunting dan gizi buruk di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bappelitbangda akan memantau pelaksanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan serapan anggaran melalui aplikasi e-monev serta situs resmi mereka. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

“Bappelitbangda, sebagai koordinator Aksi Konvergensi OPD Pemprov Sulsel, akan melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan penilaian terhadap kinerja 24 kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanganan stunting,” imbuhnya.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya