Pemerintah Diminta Matangkan Strategi Pemindahan ASN ke IKN
Tim SINDOmakassar
Rabu, 23 April 2025 - 09:59 WIB
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan BKN di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Pemerintah diminta menyiapkan strategi untuk pemindahan ASN ke IKN. Foto: Istimewa
Pemerintah diminta untuk menyiapkan strategi dan mitigasi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sebagai respons pernyataan Otorita IKN yang menyebutkan kesiapan menerima pemindahan ASN hingga 2028, namun dengan keterbatasan jumlah hunian yang disiapkan.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya konsolidasi internal pemerintah untuk proses pemindahan tersebut.
"Otorita IKN menyatakan bahwa sampai dengan 2028 mereka siap untuk menerima kepindahan ASN, baik di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif hanya saja hunian yang disiapkan sekitar 13 ribu sementara jumlahnya jauh lebih besar daripada itu," ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menpan RB, Kepala BKN dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/4/2025).
Ia menyatakan bahwa Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk segera merumuskan strategi yang jelas terkait pemindahan ini, termasuk kebijakan insentif dan penyediaan hunian bagi ASN.
"Nah sehingga saya, kami Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan konsolidasi di internal bagaimana strategi dan mitigasi pemindahan ini karena sejak awal pemerintah kan ingin memberikan banyak insentif, satu tunjangan khusus bagi mereka yang mau ke IKN, yang kedua hunian gratis yang disiapkan," lanjutnya.
Namun, menurutnya, pemberian hunian gratis bagi seluruh ASN tidak realistis jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga perlu dipertimbangkan sebagai solusi.
"Nah kalau semuanya harus hunian gratis maka Komisi II merasa tidak mungkin APBN kuat karena itu pihak ketiga harus diundang dan harus ada kebijakan yang lebih konkret misal yang hunian gratis hanya para pejabat yang bukan pejabat ASN dipersilahkan untuk mengambil hunian yang murah yang biayanya kemudian disubsidi oleh negara dan seterusnya dan seterusnya,” ujarnya.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya konsolidasi internal pemerintah untuk proses pemindahan tersebut.
"Otorita IKN menyatakan bahwa sampai dengan 2028 mereka siap untuk menerima kepindahan ASN, baik di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif hanya saja hunian yang disiapkan sekitar 13 ribu sementara jumlahnya jauh lebih besar daripada itu," ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menpan RB, Kepala BKN dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/4/2025).
Ia menyatakan bahwa Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk segera merumuskan strategi yang jelas terkait pemindahan ini, termasuk kebijakan insentif dan penyediaan hunian bagi ASN.
"Nah sehingga saya, kami Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan konsolidasi di internal bagaimana strategi dan mitigasi pemindahan ini karena sejak awal pemerintah kan ingin memberikan banyak insentif, satu tunjangan khusus bagi mereka yang mau ke IKN, yang kedua hunian gratis yang disiapkan," lanjutnya.
Namun, menurutnya, pemberian hunian gratis bagi seluruh ASN tidak realistis jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga perlu dipertimbangkan sebagai solusi.
"Nah kalau semuanya harus hunian gratis maka Komisi II merasa tidak mungkin APBN kuat karena itu pihak ketiga harus diundang dan harus ada kebijakan yang lebih konkret misal yang hunian gratis hanya para pejabat yang bukan pejabat ASN dipersilahkan untuk mengambil hunian yang murah yang biayanya kemudian disubsidi oleh negara dan seterusnya dan seterusnya,” ujarnya.