Pemerintah Diminta Matangkan Strategi Pemindahan ASN ke IKN

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menyiapkan strategi dan mitigasi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sebagai respons pernyataan Otorita IKN yang menyebutkan kesiapan menerima pemindahan ASN hingga 2028, namun dengan keterbatasan jumlah hunian yang disiapkan.

Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya konsolidasi internal pemerintah untuk proses pemindahan tersebut.

"Otorita IKN menyatakan bahwa sampai dengan 2028 mereka siap untuk menerima kepindahan ASN, baik di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif hanya saja hunian yang disiapkan sekitar 13 ribu sementara jumlahnya jauh lebih besar daripada itu," ujar Rifqinizamy dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menpan RB, Kepala BKN dan Otorita IKN di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/4/2025).

Ia menyatakan bahwa Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk segera merumuskan strategi yang jelas terkait pemindahan ini, termasuk kebijakan insentif dan penyediaan hunian bagi ASN.

"Nah sehingga saya, kami Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan konsolidasi di internal bagaimana strategi dan mitigasi pemindahan ini karena sejak awal pemerintah kan ingin memberikan banyak insentif, satu tunjangan khusus bagi mereka yang mau ke IKN, yang kedua hunian gratis yang disiapkan," lanjutnya.

Namun, menurutnya, pemberian hunian gratis bagi seluruh ASN tidak realistis jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga perlu dipertimbangkan sebagai solusi.

"Nah kalau semuanya harus hunian gratis maka Komisi II merasa tidak mungkin APBN kuat karena itu pihak ketiga harus diundang dan harus ada kebijakan yang lebih konkret misal yang hunian gratis hanya para pejabat yang bukan pejabat ASN dipersilahkan untuk mengambil hunian yang murah yang biayanya kemudian disubsidi oleh negara dan seterusnya dan seterusnya,” ujarnya.

Rifqinizamy juga menekankan pentingnya kejelasan keputusan pemerintah mengenai kementerian dan lembaga mana saja yang akan lebih dulu pindah ke IKN. Menurutnya, kepastian ini akan memberikan gambaran bagi para investor untuk menyesuaikan rencana investasinya di kawasan IKN.

"Nah kami menginginkan hal ini cepat diputuskan agar kemudian kita tahu kementerian/lembaga mana saja yang akan pindah yang kedua investor juga mulai bisa berhitung berapa jumlah ASN yang akan pindah dan mereka akan bisa berinvestasi pada wilayah apa saja,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Rifqinizamy menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI tetap berpegang pada komitmen politik bahwa IKN akan berfungsi sebagai ibu kota negara pada tahun 2028. Ia pun optimistis bahwa Presiden akan segera mengambil keputusan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Yang jelas Bu Menpan akan menunggu Keppres dari Presiden dan saya yakin Presiden sekarang sedang mempertimbangkan dengan baik tetapi satu kata kunci pernyataan Presiden bahwa 2028 IKN akan berfungsi sebagai ibukota negara kita itu adalah pegangan politik Komisi II DPR RI dan kami akan mendukung sepenuhnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya sudah menyiapkan fitur aplikasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk proses pindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang tinggal menunggu keputusan dari pemerintah terkait pemindahan tersebut.

Menurut dia, fitur tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi milik BKN yang bernama ASN Digital. Dalam fitur khusus pindahan IKN tersebut, ASN akan dimudahkan dalam mengurus administrasi kepindahan. "Sampai nanti menunggu dari rencana kapan akan dilaksanakan. Secara sistem sudah kami siapkan," kata Zudan saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam fitur aplikasi itu, nantinya para ASN bisa mengisi data diri mengenai asal kementerian/lembaga dan mendapatkan informasi terkait lokasi penempatan, bahkan terkait lokasi hunian yang bisa digunakan. Hal itu, kata dia, dikoordinasikan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ditempatkan di sana, sampai kemudian akan mendapatkan blok di rusun atau di tower yang mana, itu sudah kita siapkan," kata dia.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa BKN berada pada posisi yang paling hilir untuk nantinya melaksanakan kebijakan urusan pemindahan ASN ke IKN. BKN, kata dia, hanya berfungsi untuk menata administrasi kepegawaian. "Sampai dengan saat ini dari instansi belum ada yang menyampaikan data kepegawaiannya untuk diverifikasi dan divalidasi dalam rangka penempatan," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemindahan ASN ke IKN.

Menurut dia, proses pemindahan ASN ke IKN perlu disesuaikan karena adanya perubahan kabinet pemerintahan. Dengan berubahnya postur kabinet, menurut dia, struktur organisasi pemerintahan yang menyangkut sumber daya manusia pun pasti ada penyesuaian.

"Kami belum mendapat arahan dari Bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani," kata Rini.