Komisi V DPR RI Tinjau Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di IKN

JAKARTA - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (28/7/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan infrastruktur dan sektor transportasi di kawasan IKN, termasuk pembangunan Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi,” ujar Andi Iwan di Bandara Nusantara IKN, Kalimantan Timur.

Andi Iwan mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterima, sejumlah fasilitas infrastruktur dan transportasi di IKN telah memasuki tahap penyelesaian pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian proyek dan segera melakukan serah terima aset kepada Otorita IKN.

“Kami meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN,” jelasnya.

Ia menambahkan, sesuai hasil rapat di Komisi V DPR RI, mata anggaran pembangunan terkait IKN tidak lagi dibahas di Komisi V karena Otorita IKN kini menjadi mitra kerja Komisi II. Pekerjaan yang masih berjalan di KemenPU, KemenPerhubungan, dan KemenPKP saat ini adalah penyelesaian proyek multiyears contract dari tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Andi Iwan menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN, terutama dalam hal penyediaan lahan dan komunikasi dengan masyarakat.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, Kami (Komisi V) mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan signifikan dalam pembangunan IKN, baik melalui penyediaan lahan, komunikasi dengan masyarakat, maupun hal-hal strategis lainnya,” ucapnya.

Selain meninjau proyek strategis, Komisi V juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah tersebut. Andi Iwan menyoroti kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat krusial.

“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Komisi V DPR RI juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada kawasan IKN, melainkan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

“Hal ini perlu ditegaskan, karena kebutuhan pembangunan di Kaltim juga menyentuh sendi-sendi pembangunan infrastruktur dan transportasi, seperti masih belum memadainya akses jalan nasional dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, air minum, hingga pembangunan rumah dan wilayah,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat Kalimantan Timur masih membutuhkan pembangunan di sektor perhubungan darat, udara, laut, dan penyeberangan, serta perhatian pada daerah tertinggal, transmigrasi, layanan informasi BMKG, dan upaya pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana atau kecelakaan.