TP Jadi Penanggap Workshop Nasional di Unhas, Hasilkan Rekomendasi Revisi Regulasi Kepemiluan
Selasa, 29 Jul 2025 20:34
Workshop publik nasional bertajuk "Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif" sukses diselenggarakan di Ballroom Hotel Unhas, Selasa 29 Juli 2025. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sebuah workshop publik nasional bertajuk "Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif" sukses diselenggarakan di Ballroom Hotel Unhas pada Selasa, 29 Juli 2025.
Acara ini bertujuan untuk menjaring masukan publik bagi revisi regulasi kepemiluan di Indonesia, dihadiri oleh sejumlah akademisi terkemuka dan pemangku kepentingan.
Workshop ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Unhas, Prof. Farida Patittingi, menandakan dukungan penuh dari lingkungan akademik terhadap inisiatif penting ini.
Diskusi mendalam dalam acara ini menghadirkan penanggap dari berbagai latar belakang, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Perencana Madya Bappenas Republik Indonesia, Maharani.
Sesi pembahasan juga diperkaya oleh paparan dari Dekan FISIP Unhas serta dua narasumber ahli, Prof. Muhammad dan Endang Sari, keduanya dosen politik dari FISIP Unhas.
Dalam paparannya, TP menyoroti pentingnya kesiapan Komisi II dan pemerintah dalam menghadapi Pilkada Serentak.
Ia menekankan pentingnya meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan Pilkada.
TP juga secara lugas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya sangat gamblang dalam pelaksanaannya, namun juga mengungkap beberapa kelemahan dalam Pilkada Serentak 2024.
"Kami berharap, dengan putusan MK, kita buka semuanya sebelum masuk dalam sistem kepemiluan ke depannya," katanya.
TP turut menyoroti kasus-kasus pelanggaran, termasuk penggunaan ijazah palsu, yang menurutnya seharusnya tidak hanya dilihat dari syarat formalnya saja. Melainkan juga harus ada verifikasi ijazah materil dan penelusuran yang lebih komprehensif.
"Penyelenggara harus berintegritas dan harus dibuat batasan tersendiri terkait keluasan dokumen. Kami mencoba merumuskan kewenangan penyelenggara untuk menentukan bukti tersebut," tambahnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari workshop ini sejalan dengan semangat Komisi II DPR RI.
"Kami akan sharing semua yang pada hakikatnya apa yang ada dalam rekomendasi tersebut menurut kami sama dengan apa yang lagi semangat kami di Komisi II," ujarnya.
Meskipun ia mengakui adanya pro dan kontra terkait keserentakan pemilu (berdasarkan putusan MK nomor 55 dan 135), TP menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan MK. Ini simbol kenegaraan kita, MK itu lembaga negara yang punya kewenangan dan kapasitas," pungkasnya, menegaskan pentingnya efisiensi dalam setiap pelaksanaan pemilu ke depannya.
Workshop ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi penyusunan regulasi kepemiluan yang lebih baik, adil, dan representatif di masa mendatang, dengan mengedepankan integritas penyelenggara dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Acara ini bertujuan untuk menjaring masukan publik bagi revisi regulasi kepemiluan di Indonesia, dihadiri oleh sejumlah akademisi terkemuka dan pemangku kepentingan.
Workshop ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Unhas, Prof. Farida Patittingi, menandakan dukungan penuh dari lingkungan akademik terhadap inisiatif penting ini.
Diskusi mendalam dalam acara ini menghadirkan penanggap dari berbagai latar belakang, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Perencana Madya Bappenas Republik Indonesia, Maharani.
Sesi pembahasan juga diperkaya oleh paparan dari Dekan FISIP Unhas serta dua narasumber ahli, Prof. Muhammad dan Endang Sari, keduanya dosen politik dari FISIP Unhas.
Dalam paparannya, TP menyoroti pentingnya kesiapan Komisi II dan pemerintah dalam menghadapi Pilkada Serentak.
Ia menekankan pentingnya meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan Pilkada.
TP juga secara lugas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya sangat gamblang dalam pelaksanaannya, namun juga mengungkap beberapa kelemahan dalam Pilkada Serentak 2024.
"Kami berharap, dengan putusan MK, kita buka semuanya sebelum masuk dalam sistem kepemiluan ke depannya," katanya.
TP turut menyoroti kasus-kasus pelanggaran, termasuk penggunaan ijazah palsu, yang menurutnya seharusnya tidak hanya dilihat dari syarat formalnya saja. Melainkan juga harus ada verifikasi ijazah materil dan penelusuran yang lebih komprehensif.
"Penyelenggara harus berintegritas dan harus dibuat batasan tersendiri terkait keluasan dokumen. Kami mencoba merumuskan kewenangan penyelenggara untuk menentukan bukti tersebut," tambahnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari workshop ini sejalan dengan semangat Komisi II DPR RI.
"Kami akan sharing semua yang pada hakikatnya apa yang ada dalam rekomendasi tersebut menurut kami sama dengan apa yang lagi semangat kami di Komisi II," ujarnya.
Meskipun ia mengakui adanya pro dan kontra terkait keserentakan pemilu (berdasarkan putusan MK nomor 55 dan 135), TP menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan MK. Ini simbol kenegaraan kita, MK itu lembaga negara yang punya kewenangan dan kapasitas," pungkasnya, menegaskan pentingnya efisiensi dalam setiap pelaksanaan pemilu ke depannya.
Workshop ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi penyusunan regulasi kepemiluan yang lebih baik, adil, dan representatif di masa mendatang, dengan mengedepankan integritas penyelenggara dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
(UMI)
Berita Terkait
News
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
Universitas Hasanuddin (Unhas) meraih predikat Terbaik III kategori Perguruan Tinggi pada Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas.
Kamis, 19 Nov 2026 17:48
News
Hadapi Tantangan Pasokan Listrik, PLN Libatkan Akademisi Unhas dalam Mitigasi
Untuk memperkuat langkah mitigasi dan mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, PT PLN (Persero) menggandeng akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas).
Kamis, 19 Nov 2026 12:11
News
Unhas Pasang Target Quattrick pada Pimnas 2027
Tiga tahun berturut-turut berdiri di puncak kompetisi ilmiah mahasiswa nasional merupakan bukti konsistensi Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam membangun ekosistem riset dan inovasi.
Minggu, 15 Nov 2026 18:33
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Unhas Fasilitasi 100 Mahasiswa Ikut Uji Kompetensi Profesi
Sebanyak 100 mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) mendapat kesempatan mengikuti program sertifikasi profesi yang difasilitasi Career Center Direktorat Kemahasiswaan Unhas bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unhas.
Jum'at, 13 Nov 2026 17:42
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
4
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
5
GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
4
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
5
GMTD Bantah KALLA Menang, Sertifikat Lahan Tanjung Bunga Tetap Berlaku