Anggaran Dana Desa Harus Dikelola Secara Efektif dan Efisien
Tim SINDOmakassar
Rabu, 30 April 2025 - 09:46 WIB
Anggaran Dana Desa Harus Dikelola Secara Efektif dan Efisien
Pengelolaan dana desa harus mendukung visi besar Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya menyangkut efisiensi anggaran dan pembangunan dari tingkat paling bawah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia menegaskan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Transmigrasi, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dalam rapat yang membahas Program Kerja dan Pagu Anggaran Kementerian untuk APBN Tahun Anggaran 2025 serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester Tahun 2024 itu, Ridwan menyoroti besarnya dana yang saat ini mengalir ke desa, baik dari dana desa, APBN, maupun APBD.
"Kalau kita lihat (anggaran) Kemendes memang kecil, cuma sekian triliun. Tetapi kalau kita lihat dana yang turun ke desa, baik itu dari pusat maupun APBD, sangat besar jumlahnya. Ini bisa mencapai lebih dari Rp70 triliun jika digabungkan di seluruh Indonesia," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ridwan menilai bahwa dengan dana sebesar itu, sudah selayaknya desa-desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan masih belum merata. Ada desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan baik, tetapi tak sedikit pula yang belum mampu mengimplementasikan penggunaan dana secara optimal.
“Ini mesti dicegah, Pak Menteri. Kalau (dana desa) ini diefektifkan, saya yakin desa itu bisa maju. Uang satu miliar itu besar, bayangkan setiap tahun ada. Kalau desa maju, Indonesia pasti maju,” tegas Ridwan.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Desa untuk menyusun konsep dan strategi yang lebih matang agar anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa. Ridwan juga mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih terarah dan terhindar dari penyalahgunaan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia menegaskan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Transmigrasi, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dalam rapat yang membahas Program Kerja dan Pagu Anggaran Kementerian untuk APBN Tahun Anggaran 2025 serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester Tahun 2024 itu, Ridwan menyoroti besarnya dana yang saat ini mengalir ke desa, baik dari dana desa, APBN, maupun APBD.
"Kalau kita lihat (anggaran) Kemendes memang kecil, cuma sekian triliun. Tetapi kalau kita lihat dana yang turun ke desa, baik itu dari pusat maupun APBD, sangat besar jumlahnya. Ini bisa mencapai lebih dari Rp70 triliun jika digabungkan di seluruh Indonesia," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ridwan menilai bahwa dengan dana sebesar itu, sudah selayaknya desa-desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan masih belum merata. Ada desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan baik, tetapi tak sedikit pula yang belum mampu mengimplementasikan penggunaan dana secara optimal.
“Ini mesti dicegah, Pak Menteri. Kalau (dana desa) ini diefektifkan, saya yakin desa itu bisa maju. Uang satu miliar itu besar, bayangkan setiap tahun ada. Kalau desa maju, Indonesia pasti maju,” tegas Ridwan.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Desa untuk menyusun konsep dan strategi yang lebih matang agar anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa. Ridwan juga mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih terarah dan terhindar dari penyalahgunaan.