Anggaran Dana Desa Harus Dikelola Secara Efektif dan Efisien

MAKASSAR - Pengelolaan dana desa harus mendukung visi besar Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya menyangkut efisiensi anggaran dan pembangunan dari tingkat paling bawah.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia menegaskan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Transmigrasi, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Dalam rapat yang membahas Program Kerja dan Pagu Anggaran Kementerian untuk APBN Tahun Anggaran 2025 serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester Tahun 2024 itu, Ridwan menyoroti besarnya dana yang saat ini mengalir ke desa, baik dari dana desa, APBN, maupun APBD.

"Kalau kita lihat (anggaran) Kemendes memang kecil, cuma sekian triliun. Tetapi kalau kita lihat dana yang turun ke desa, baik itu dari pusat maupun APBD, sangat besar jumlahnya. Ini bisa mencapai lebih dari Rp70 triliun jika digabungkan di seluruh Indonesia," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ridwan menilai bahwa dengan dana sebesar itu, sudah selayaknya desa-desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan masih belum merata. Ada desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan baik, tetapi tak sedikit pula yang belum mampu mengimplementasikan penggunaan dana secara optimal.

“Ini mesti dicegah, Pak Menteri. Kalau (dana desa) ini diefektifkan, saya yakin desa itu bisa maju. Uang satu miliar itu besar, bayangkan setiap tahun ada. Kalau desa maju, Indonesia pasti maju,” tegas Ridwan.

Karena itu, ia mendorong Kementerian Desa untuk menyusun konsep dan strategi yang lebih matang agar anggaran benar-benar bermanfaat untuk masyarakat desa. Ridwan juga mengusulkan agar dibentuk tim khusus untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih terarah dan terhindar dari penyalahgunaan.

“Coba mungkin Pak Menteri bentuk tim, bagaimana agar seluruh uang itu termanfaatkan secara efektif. Dengan tata kelola yang baik, saya yakin desa bisa berkembang dan masyarakat terbebas dari kemiskinan,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa pembangunan nasional sejatinya dimulai dari desa, sesuai semangat pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Menurutnya, jika dana yang besar itu dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka desa akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) IV DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra meminta pemerintah daerah melakukan optimalisasi dana desa yang telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun pada 2025.

Diketahui dana desa diatur dalam Peraturan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 2 Tahun 2024. "Kami kami berharap dana desa ini juga bisa tepat sasaran dan sifatnya membangun, jangan sampai daerah punya paradigma menghabiskan anggaran, tapi tidak membuat anggaran yang bisa membesarkan daerah itu sendiri dalam konteks efisiensi dan lain sebagainya kami justru mendorong adanya dana desa," ujar Manik di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Manik juga menyoroti perihal optimalisasi dana transfer dari pusat ke daerah itu bisa menjadi sarana pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah menjadi lebih baik. "Harusnya daerah mempunyai target meningkatkan APBDnya di tahun selanjutnya," ucapnya.

Manik mengatakan Partai Perindo juga tengah menyiapkan kajian lebih komprehensif untuk merespons Program Dana Desa, koperasi merah putih dan lainnya. Namun, Manik menegaskan, meski Partai Perindo mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap akan kritis dan objektif terhadap segala kebijakan yang diambil.

"Itu yang kami harap bisa menjadi respons kami terhadap kebijakan nasional, tentu kami saat ini sedang menyiapkan kajian yang lebih dalam dan kami menyiapkan respons kepada dana desa, koperasi Merah Putih, dan lain sebagainya. Sikap Partai Perindo saat ini mendukung pemerintahan, namun memiliki daya kritis untuk tetap objektif terhadap kebijakan pemerintah sehingga kami bisa memberikan masukan konstruktif tidak hanya sekadar mendukung tapi mendorong pemerintahan punya transformasi kebijakan lebih baik," ungkapnya.