Kemenkum Sulsel dan Pemkab Barru Sepakati Kerja Sama di Bidang Hukum
Tim SINDOmakassar
Senin, 05 Mei 2025 - 18:41 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru, melalui penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di Rujab Bupati Barru. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru, melalui penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (5/5/2025).
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan produk hukum daerah, pembinaan dan penyuluhan hukum, hingga pelayanan kekayaan intelektual dan layanan administrasi hukum umum. Total terdapat 14 program kegiatan yang menjadi ruang lingkup kolaborasi ini.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas dan selaras dengan sistem hukum nasional.
“Tim perancang dari Kanwil siap terlibat sejak tahap awal penyusunan produk hukum, mulai dari penyusunan naskah akademik, drafting Peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah. Ini penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar harmonis dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” ujarnya.
Basmal juga menyoroti perkembangan positif Kabupaten Barru dalam harmonisasi produk hukum Daerah. “Tahun 2023 ada 31 rancangan produk hukum daerah, lalu melonjak menjadi 95 pada 2024. Sampai April 2025 ini sudah ada 9 yang masuk,” katanya.
Tak hanya dalam pembentukan regulasi, Kabupaten Barru juga menunjukkan capaian di bidang pembinaan hukum. Saat ini, satu desa di Barru telah berstatus desa sadar hukum, dan 14 kepala desa mendaftar Peacemaker Justice Award. Selain itu, sudah terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 17 desa.
Yang membanggakan, Barru berhasil meraih skor 96,12 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2024 dengan kategori AA (Istimewa).
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan produk hukum daerah, pembinaan dan penyuluhan hukum, hingga pelayanan kekayaan intelektual dan layanan administrasi hukum umum. Total terdapat 14 program kegiatan yang menjadi ruang lingkup kolaborasi ini.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas dan selaras dengan sistem hukum nasional.
“Tim perancang dari Kanwil siap terlibat sejak tahap awal penyusunan produk hukum, mulai dari penyusunan naskah akademik, drafting Peraturan daerah hingga peraturan kepala daerah. Ini penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar harmonis dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” ujarnya.
Basmal juga menyoroti perkembangan positif Kabupaten Barru dalam harmonisasi produk hukum Daerah. “Tahun 2023 ada 31 rancangan produk hukum daerah, lalu melonjak menjadi 95 pada 2024. Sampai April 2025 ini sudah ada 9 yang masuk,” katanya.
Tak hanya dalam pembentukan regulasi, Kabupaten Barru juga menunjukkan capaian di bidang pembinaan hukum. Saat ini, satu desa di Barru telah berstatus desa sadar hukum, dan 14 kepala desa mendaftar Peacemaker Justice Award. Selain itu, sudah terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 17 desa.
Yang membanggakan, Barru berhasil meraih skor 96,12 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum 2024 dengan kategori AA (Istimewa).