Komunitas Ojek Online di Makassar Tolak Rencana Merger Grab & GoTo
Tim SINDOmakassar
Senin, 12 Mei 2025 - 18:00 WIB
Suasana aksi unjuk rasa komunitas ojek online atas nama Dobrak Makassar di kawasan CPI Makassar, beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa
Komunitas ojek online yang tergabung dalam Driver Online Bersatu Bergerak (Dobrak) Makassar menyuarakan penolakan terhadap wacana merger dua perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia, yakni Grab dan GoTo (induk Gojek).
Koordinator Dobrak Makassar, Eeng, menilai rencana merger antara GoTo dan Grab—perusahaan teknologi berbasis di luar negeri, khususnya Singapura—tidak hanya menyangkut urusan bisnis, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional. Hal ini sebagai bentuk baru penjajahan oleh kapitalisme global terhadap ekonomi rakyat.
Menurut Eeng, penguasaan oleh satu entitas besar seperti itu akan berdampak signifikan bagi para pengemudi ojek online yang selama ini bergantung pada platform digital untuk mencari penghasilan. GoTo selama ini telah melibatkan jutaan pelaku ekonomi kecil dan menengah, dari mitra driver hingga UMKM.
"Banyak dari mereka sebelumnya adalah pengangguran yang secara status sosialnya adalah kaum yang terpinggirkan, kaum marginal. Saat ini mendapat ruang, minimal bisa mengangkat status sosial yang sangat sederhana, sebelumnya tidak memiliki pendapatan. Hari ini sudah memberi jaminan hidup, asap dapur aman dan hak hidup layak," ujar dia, kepada jurnalis
Mewakili aspirasi komunitas ojol di wilayahnya, Eeng menegaskan Dobrak Makassar terus mendesak pemerintah untuk menunjukkan jiwa nasionalisme dengan turun tangan menangani isu ini.
Sikap serupa juga disuarakan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON). Ketua KON, Andi Kristiyanto, menyebut merger tersebut berpotensi menciptakan gelombang pengangguran besar-besaran di kalangan driver.
"Pemerintah harus segera hadir sebagai regulator dan sebagai pengawas untuk menyelamatkan penyelenggaraan bisnis transportasi online ini agar tidak terjadi ledakan pengangguran akibat dari merger Grab-Gojek. Tidak hanya itu, merger ini membuat kesejahteraan dan pendapatan driver berkurang," ungkap Andi.
Koordinator Dobrak Makassar, Eeng, menilai rencana merger antara GoTo dan Grab—perusahaan teknologi berbasis di luar negeri, khususnya Singapura—tidak hanya menyangkut urusan bisnis, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional. Hal ini sebagai bentuk baru penjajahan oleh kapitalisme global terhadap ekonomi rakyat.
Menurut Eeng, penguasaan oleh satu entitas besar seperti itu akan berdampak signifikan bagi para pengemudi ojek online yang selama ini bergantung pada platform digital untuk mencari penghasilan. GoTo selama ini telah melibatkan jutaan pelaku ekonomi kecil dan menengah, dari mitra driver hingga UMKM.
"Banyak dari mereka sebelumnya adalah pengangguran yang secara status sosialnya adalah kaum yang terpinggirkan, kaum marginal. Saat ini mendapat ruang, minimal bisa mengangkat status sosial yang sangat sederhana, sebelumnya tidak memiliki pendapatan. Hari ini sudah memberi jaminan hidup, asap dapur aman dan hak hidup layak," ujar dia, kepada jurnalis
Mewakili aspirasi komunitas ojol di wilayahnya, Eeng menegaskan Dobrak Makassar terus mendesak pemerintah untuk menunjukkan jiwa nasionalisme dengan turun tangan menangani isu ini.
Sikap serupa juga disuarakan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON). Ketua KON, Andi Kristiyanto, menyebut merger tersebut berpotensi menciptakan gelombang pengangguran besar-besaran di kalangan driver.
"Pemerintah harus segera hadir sebagai regulator dan sebagai pengawas untuk menyelamatkan penyelenggaraan bisnis transportasi online ini agar tidak terjadi ledakan pengangguran akibat dari merger Grab-Gojek. Tidak hanya itu, merger ini membuat kesejahteraan dan pendapatan driver berkurang," ungkap Andi.