BPJS Kesehatan Dorong Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Optimalkan Program JKN
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 22 Mei 2025 - 09:58 WIB
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmad Asri Ritonga, berfoto bersama perwakilan faskes dan insan pers pada acara Media Workhsop 2025 di Hotel Novetel. Foto/Istimewa
BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmad Asri Ritonga, menegaskan bahwa insan pers memainkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Kami percaya, program ini tidak cukup hanya ditopang oleh kualitas pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh keterbukaan informasi dan kemitraan yang kokoh dengan pers,” ujar Asri dalam Media Workshop bersama Fasilitas Kesehatan dan Insan Pers, Rabu (21/05).
Asri menjelaskan, BPJS Kesehatan secara rutin menginisiasi forum dialog sebagai wadah komunikasi yang hangat, terbuka, dan produktif antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan insan pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi informasi, menyampaikan capaian, serta menyerap langsung pandangan, saran, dan masukan dari rekan-rekan pers di lapangan.
“Melalui karya jurnalistik yang cermat dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang Program JKN, berbagai inovasi yang kami hadirkan, serta tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan,” tambahnya.
Berdasarkan data kepesertaan hingga April 2025, Asri mengungkapkan bahwa jumlah peserta JKN di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, telah mencapai 15,655 juta jiwa atau setara dengan 99,3 persen dari total penduduk di empat provinsi tersebut.
Sementara itu, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah ini berjumlah 2.020, terdiri dari 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.
“Kami percaya, program ini tidak cukup hanya ditopang oleh kualitas pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh keterbukaan informasi dan kemitraan yang kokoh dengan pers,” ujar Asri dalam Media Workshop bersama Fasilitas Kesehatan dan Insan Pers, Rabu (21/05).
Asri menjelaskan, BPJS Kesehatan secara rutin menginisiasi forum dialog sebagai wadah komunikasi yang hangat, terbuka, dan produktif antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan insan pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi informasi, menyampaikan capaian, serta menyerap langsung pandangan, saran, dan masukan dari rekan-rekan pers di lapangan.
“Melalui karya jurnalistik yang cermat dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang Program JKN, berbagai inovasi yang kami hadirkan, serta tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan,” tambahnya.
Berdasarkan data kepesertaan hingga April 2025, Asri mengungkapkan bahwa jumlah peserta JKN di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, telah mencapai 15,655 juta jiwa atau setara dengan 99,3 persen dari total penduduk di empat provinsi tersebut.
Sementara itu, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah ini berjumlah 2.020, terdiri dari 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.