BPJS Kesehatan Dorong Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Optimalkan Program JKN

MAKASSAR - BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmad Asri Ritonga, menegaskan bahwa insan pers memainkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Kami percaya, program ini tidak cukup hanya ditopang oleh kualitas pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh keterbukaan informasi dan kemitraan yang kokoh dengan pers,” ujar Asri dalam Media Workshop bersama Fasilitas Kesehatan dan Insan Pers, Rabu (21/05).

Asri menjelaskan, BPJS Kesehatan secara rutin menginisiasi forum dialog sebagai wadah komunikasi yang hangat, terbuka, dan produktif antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan insan pers. Forum ini menjadi ruang strategis untuk berbagi informasi, menyampaikan capaian, serta menyerap langsung pandangan, saran, dan masukan dari rekan-rekan pers di lapangan.

“Melalui karya jurnalistik yang cermat dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang Program JKN, berbagai inovasi yang kami hadirkan, serta tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan,” tambahnya.

Berdasarkan data kepesertaan hingga April 2025, Asri mengungkapkan bahwa jumlah peserta JKN di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, telah mencapai 15,655 juta jiwa atau setara dengan 99,3 persen dari total penduduk di empat provinsi tersebut.

Sementara itu, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di wilayah ini berjumlah 2.020, terdiri dari 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.

Ia berharap sinergi terus diperkuat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Andi Muhammad Ichsan, menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan layanan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh peserta JKN.

“Kualitas layanan kepada peserta JKN menjadi prioritas utama. Berbagai strategi telah kami terapkan, termasuk penerapan teknologi digital untuk mempercepat transformasi layanan serta meningkatkan keterbukaan dan integrasi data pasien,” ungkap Ichsan.

Melalui strategi tersebut, RS Unhas berhasil menurunkan waktu tunggu hingga 40 persen dan meraih Juara 3 kategori pemanfaatan antrean online Mobile JKN.

Sementara itu, Pimpinan Klinik Azka Nadhifah, Ahmad Asy' Arie, juga mendorong keterbukaan dan komunikasi efektif untuk menciptakan layanan yang lebih efektif kepada peserta JKN.

”Kami percaya bahwa pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan strategi bersama dan implementasi yang tepat, kami yakin dapat terus mendukung keberlangsungan Program JKN,” pungkasnya.