Kemenkum Sulsel dan Pemkot Parepare Jalin Kerjasama Pembangunan Hukum Daerah
Tim SINDOmakassar
Senin, 26 Mei 2025 - 19:25 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal