Kemenkum Sulsel dan Pemkot Parepare Jalin Kerjasama Pembangunan Hukum Daerah
Senin, 26 Mei 2025 19:25

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal
Pada Bidang Pembinaan Hukum, diantaranya Penyuluhan hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum, pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, dan layanan literasi hukum.
“Saat ini di parepare terdapat 22 posbankum kelurahan, dan terdapat 22 kelurahan yang mendaftar peacemaker justice award. Kami juga berharap walikota dapat menginstruksikan disetiap kelurahan dibentuk kelompok kadarkum dan posbankum,” ungkap Kakanwil
Selanjutnya bidang Pelayanan Hukum, yakni Pengembangan industri kreatif melalui kekayaan intelektual, pendampingan UMKM untuk permohonan hak kekayaan intelektual, layanan apostille, dan pendirian perseroan perorangan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menekankan pentingnya kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Dengan dukungan Kemenkum, kami optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Parepare," ujarnya.
Ia juga menyoroti secara khusus terkait pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, menurutnya Program sangat baik dan ia berharap Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengedukasi pihaknya dalam memanfaatkan Kekayaan Intelektual di Kota Parepare.
Adapun, Kedua pihak berkomitmen membiayai program sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan secara berkala melalui rencana kerja yang telah disusun.
Kerjasama ini diharapkan dapat membangun sistem hukum yang kuat dan melayani kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal
Pada Bidang Pembinaan Hukum, diantaranya Penyuluhan hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum, pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, dan layanan literasi hukum.
“Saat ini di parepare terdapat 22 posbankum kelurahan, dan terdapat 22 kelurahan yang mendaftar peacemaker justice award. Kami juga berharap walikota dapat menginstruksikan disetiap kelurahan dibentuk kelompok kadarkum dan posbankum,” ungkap Kakanwil
Selanjutnya bidang Pelayanan Hukum, yakni Pengembangan industri kreatif melalui kekayaan intelektual, pendampingan UMKM untuk permohonan hak kekayaan intelektual, layanan apostille, dan pendirian perseroan perorangan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menekankan pentingnya kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Dengan dukungan Kemenkum, kami optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Parepare," ujarnya.
Ia juga menyoroti secara khusus terkait pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, menurutnya Program sangat baik dan ia berharap Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengedukasi pihaknya dalam memanfaatkan Kekayaan Intelektual di Kota Parepare.
Adapun, Kedua pihak berkomitmen membiayai program sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan secara berkala melalui rencana kerja yang telah disusun.
Kerjasama ini diharapkan dapat membangun sistem hukum yang kuat dan melayani kebutuhan masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait

News
Batas Wilayah Dipertegas, Kemenkum Sulsel Harmonisasi 14 Raperwali Kota Makassar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat perannya dalam memastikan kepastian hukum melalui fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah.
Jum'at, 11 Jul 2025 21:40

News
Indonesia dan Denmark Perbarui Kerja Sama Strategis di Bidang Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memperkuat hubungan kerja sama internasional melalui pertemuan bilateral dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO)
Jum'at, 11 Jul 2025 12:02

News
Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Sosialisasi Sistem Kerja ASN yang Terbaru
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja ASN di lingkungan Kemenkum.
Kamis, 10 Jul 2025 18:55

News
Kemenkum Sulsel Berbagi ke Panti Asuhan Sambut Hari Pengayoman ke-80
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) hadir dengan membawa bantuan sembako untuk anak-anak panti dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pengayoman ke-80.
Kamis, 10 Jul 2025 11:16

News
Kemenkum Sulsel Kolaborasi dengan Mahasiswa Universitas DIPA Ciptakan Aplikasi
Inovasi baru lahir dari kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dengan mahasiswa Universitas DIPA Makassar.
Rabu, 09 Jul 2025 18:18
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
2

Eks Sekprov Abd Hayat Gani Jabat Plt Ketua DPW Perindo Sulsel
3

Terungkap dalam RDP, Amdal dan RTRW Perusahaan Tambang di Sinjai Ternyata Belum Sesuai
4

SPJM Gelar FGD Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perkuat Komitmen Pelindo Bersih
5

Ketua HMI Pangkep Diberhentikan, Andi Fikran Diangkat Sebagai Pjs
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

8.125 Guru Ikuti GTK Andalan Academy Sambut Tahun Ajaran Baru
2

Eks Sekprov Abd Hayat Gani Jabat Plt Ketua DPW Perindo Sulsel
3

Terungkap dalam RDP, Amdal dan RTRW Perusahaan Tambang di Sinjai Ternyata Belum Sesuai
4

SPJM Gelar FGD Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perkuat Komitmen Pelindo Bersih
5

Ketua HMI Pangkep Diberhentikan, Andi Fikran Diangkat Sebagai Pjs