Kemenkum Sulsel dan Pemkot Parepare Jalin Kerjasama Pembangunan Hukum Daerah
Senin, 26 Mei 2025 19:25

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kota Parepare menandatangani Nota Kesepakatan untuk memperkuat pembangunan hukum di daerah.
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal
Pada Bidang Pembinaan Hukum, diantaranya Penyuluhan hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum, pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, dan layanan literasi hukum.
“Saat ini di parepare terdapat 22 posbankum kelurahan, dan terdapat 22 kelurahan yang mendaftar peacemaker justice award. Kami juga berharap walikota dapat menginstruksikan disetiap kelurahan dibentuk kelompok kadarkum dan posbankum,” ungkap Kakanwil
Selanjutnya bidang Pelayanan Hukum, yakni Pengembangan industri kreatif melalui kekayaan intelektual, pendampingan UMKM untuk permohonan hak kekayaan intelektual, layanan apostille, dan pendirian perseroan perorangan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menekankan pentingnya kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Dengan dukungan Kemenkum, kami optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Parepare," ujarnya.
Ia juga menyoroti secara khusus terkait pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, menurutnya Program sangat baik dan ia berharap Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengedukasi pihaknya dalam memanfaatkan Kekayaan Intelektual di Kota Parepare.
Adapun, Kedua pihak berkomitmen membiayai program sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan secara berkala melalui rencana kerja yang telah disusun.
Kerjasama ini diharapkan dapat membangun sistem hukum yang kuat dan melayani kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan dilakukan pada Senin (26/5/2025) di ruang Rapat walikota Parepare oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid.
Kerjasama selama lima tahun ini fokus pada tiga pilar utama, yakni pembentukan produk hukum daerah, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Nota kesepakatan ini menjadi landasan kuat untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Andi Basmal saat memberikan sambutan
Ruang lingkup kerjasama meliputi 14 program, mulai dari penyusunan Peraturan Daerah hingga layanan kekayaan intelektual. Program unggulan mencakup:
Bidang Pembentukan Hukum: Fasilitasi penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan Naskah Akademik, dan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan produk hukum daerah.
“Sejak Januari – Mei 2025 ini, kami telah mengharmonisasi 14 produk hukum daerah Kota Parepare,” kata Andi Basmal
Pada Bidang Pembinaan Hukum, diantaranya Penyuluhan hukum, pembentukan Pos Bantuan Hukum, pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, dan layanan literasi hukum.
“Saat ini di parepare terdapat 22 posbankum kelurahan, dan terdapat 22 kelurahan yang mendaftar peacemaker justice award. Kami juga berharap walikota dapat menginstruksikan disetiap kelurahan dibentuk kelompok kadarkum dan posbankum,” ungkap Kakanwil
Selanjutnya bidang Pelayanan Hukum, yakni Pengembangan industri kreatif melalui kekayaan intelektual, pendampingan UMKM untuk permohonan hak kekayaan intelektual, layanan apostille, dan pendirian perseroan perorangan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menekankan pentingnya kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Dengan dukungan Kemenkum, kami optimis dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat Parepare," ujarnya.
Ia juga menyoroti secara khusus terkait pendampingan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, menurutnya Program sangat baik dan ia berharap Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengedukasi pihaknya dalam memanfaatkan Kekayaan Intelektual di Kota Parepare.
Adapun, Kedua pihak berkomitmen membiayai program sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan secara berkala melalui rencana kerja yang telah disusun.
Kerjasama ini diharapkan dapat membangun sistem hukum yang kuat dan melayani kebutuhan masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Hadiri Rapat Koordinasi Layanan Grasi
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menghadiri kegiatan Koordinasi Layanan Grasi
Kamis, 17 Jul 2025 23:35

News
Siswa SMPN 48 Makassar Diedukasi Tentang Bahaya Kekerasan dan Judi Online
Dalam rangka menguatkan pendidikan karakter dan kesadaran hukum sejak dini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memberikan edukasi kepada siswa-siswi baru SMP Negeri 48 Makassar pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar Rabu pagi (16/7/2025).
Kamis, 17 Jul 2025 19:11

News
Kemenkum Sulsel Dukung Transformasi Digital Grasi Berbasis Elektronik
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan dukungan terhadap transformasi digital layanan grasi berbasis elektronik.
Kamis, 17 Jul 2025 15:40

News
Kemenkum Sulsel Gelar Seleksi Peacemaker Justice Award 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Rapat Seleksi dan Rekomendasi Peacemaker Justice Award Tahun 2025.
Rabu, 16 Jul 2025 19:57

News
Kakanwil Kemenkum Sulsel Gaungkan Pentingnya Perlindungan KI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel) Andi Basmal akan tampil dalam talkshow radio untuk menggaungkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual
Rabu, 16 Jul 2025 15:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
2

Fraksi PKS Tolak Kedatangan Honne di Makassar, Dorong Pembuatan Perda LGBT
3

Prof Hamdan Ingin Dokter Lulusan UIN Alauddin Miliki 3 Karakter Ideal
4

7 Fraksi DPRD Setuju Ranperda RPJMD 2025-2029 Dibahas Lebih Lanjut
5

Peluncuran Paspor Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus Perkuat Layanan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Eks Karyawan Ngadu ke DPRD Sulsel, PT Huadi Bantaeng Bakal Dipanggil Klarifikasi
2

Fraksi PKS Tolak Kedatangan Honne di Makassar, Dorong Pembuatan Perda LGBT
3

Prof Hamdan Ingin Dokter Lulusan UIN Alauddin Miliki 3 Karakter Ideal
4

7 Fraksi DPRD Setuju Ranperda RPJMD 2025-2029 Dibahas Lebih Lanjut
5

Peluncuran Paspor Merah Putih Ditunda, Imigrasi Fokus Perkuat Layanan