Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Senin, 10 Agu 2026 13:43
Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.

“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).

Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.

“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.

Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.

Andi Basmal menjelaskan, BHP Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki karakteristik tugas yang spesifik sehingga membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan negara yang profesional, tertib, efisien dan akuntabel.

Peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya memastikan administrasi anggaran berjalan dengan baik, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dalam menyusun kebutuhan anggaran, mengawal pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan, serta menyusun rekomendasi bagi pimpinan.

“Setiap rupiah APBN yang kita kelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Andi Basmal menilai kedua jabatan fungsional tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Perencanaan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sementara pengelolaan keuangan yang baik harus berangkat dari perencanaan yang matang.

Ia juga meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, menguasai perkembangan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta mampu menjadi problem solver dan agen perubahan di unit kerja masing-masing.

“Jabatan bukanlah simbol kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, pengabdian, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Andi Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
Pekan Olahraga dan Fun Walk Semarakkan Hari Pengayoman ke-81 di Makassar
News
Pekan Olahraga dan Fun Walk Semarakkan Hari Pengayoman ke-81 di Makassar
Kanwil Kemenkum Sulsel menggelar pembukaan Pekan Olahraga dan Fun Walk dalam rangka menyemarakkan Hari Pengayoman ke-81 di pelataran Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Minggu (9/8/2026).
Minggu, 09 Agu 2026 20:55
Lima Rancangan Produk Hukum Tana Toraja Diharmonisasi  Makassar – Kantor Wilayah
Sulsel
Lima Rancangan Produk Hukum Tana Toraja Diharmonisasi Makassar – Kantor Wilayah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi lima rancangan produk hukum Kabupaten Tana Toraja pada Kamis (6/8/2026)
Minggu, 09 Agu 2026 16:36
Kemenkum Sulsel Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran Triwulan III
News
Kemenkum Sulsel Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran Triwulan III
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong optimalisasi pengelolaan anggaran dan peningkatan kinerja organisasi melalui pelaksanaan Apel Sore, Jumat (7/8/2026).
Sabtu, 08 Agu 2026 21:24
Dua Ranperda Pemprov Sulsel Diharmonisasi untuk Perkuat Tata Kelola Penerimaan Daerah dan BUMD
News
Dua Ranperda Pemprov Sulsel Diharmonisasi untuk Perkuat Tata Kelola Penerimaan Daerah dan BUMD
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali mengawal pembentukan produk hukum daerah melalui rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Jum'at, 07 Agu 2026 20:09
Kemenkum Sulsel Konsultasikan Penyusunan Policy Brief ke Pusat Pembelajaran SKMP LAN
News
Kemenkum Sulsel Konsultasikan Penyusunan Policy Brief ke Pusat Pembelajaran SKMP LAN
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melakukan konsultasi penyusunan policy brief ke Pusat Pembelajaran SKMP LAN, Kamis (6/8/2026).
Jum'at, 07 Agu 2026 13:39
Berita Terbaru