Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Senin, 10 Agu 2026 13:43
Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).
Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.
“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.
Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.
Andi Basmal menjelaskan, BHP Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki karakteristik tugas yang spesifik sehingga membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan negara yang profesional, tertib, efisien dan akuntabel.
Peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya memastikan administrasi anggaran berjalan dengan baik, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dalam menyusun kebutuhan anggaran, mengawal pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan, serta menyusun rekomendasi bagi pimpinan.
“Setiap rupiah APBN yang kita kelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Andi Basmal menilai kedua jabatan fungsional tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Perencanaan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sementara pengelolaan keuangan yang baik harus berangkat dari perencanaan yang matang.
Ia juga meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, menguasai perkembangan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta mampu menjadi problem solver dan agen perubahan di unit kerja masing-masing.
“Jabatan bukanlah simbol kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, pengabdian, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Andi Basmal.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).
Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.
“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.
Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.
Andi Basmal menjelaskan, BHP Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki karakteristik tugas yang spesifik sehingga membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan negara yang profesional, tertib, efisien dan akuntabel.
Peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya memastikan administrasi anggaran berjalan dengan baik, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dalam menyusun kebutuhan anggaran, mengawal pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan, serta menyusun rekomendasi bagi pimpinan.
“Setiap rupiah APBN yang kita kelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Andi Basmal menilai kedua jabatan fungsional tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Perencanaan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sementara pengelolaan keuangan yang baik harus berangkat dari perencanaan yang matang.
Ia juga meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, menguasai perkembangan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta mampu menjadi problem solver dan agen perubahan di unit kerja masing-masing.
“Jabatan bukanlah simbol kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, pengabdian, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Andi Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
News
ASN Kanwil Kemenkum Sulsel Diminta Jaga Kedisiplinan dan Sinergi Jajaran
Kedisiplinan menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan kewajiban berjalan secara optimal. Hal tersebut kembali ditekankan dalam Apel Sore Virtual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Sabtu, 12 Sep 2026 22:26
Sulsel
Harmonisasi Rancangan Perubahan Perbup Beasiswa Lutim, Dorong Regulasi Pendidikan Tepat Sasaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur, Kamis (10/9/2026).
Kamis, 10 Sep 2026 18:40
News
Kemenkum Sulsel Notaris Pengganti Kota Makassar Dilantik
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Demson Marihot, melantik Notaris Pengganti Kota Makassar di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (8/9/2026).
Rabu, 09 Sep 2026 18:39
News
Diskusi Strategi Kebijakan Ulas Urgensi Partisipasi Publik dalam Penyusunan Produk Hukum
Urgensi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah menjadi fokus utama dalam Diskusi Strategi Kebijakan Evaluasi Dampak Kebijakan
Selasa, 08 Sep 2026 18:43
News
Kopi Arabika Kahayya Sulsel Diperkenalkan di Kantor Paten Denmark
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memperkenalkan Kopi Arabika Kahayya, produk Indikasi Geografis kebanggaan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam kunjungan lapangan ke Danish Patent and Trademark Office (
Selasa, 08 Sep 2026 06:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
2
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
3
Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Sulsel
4
Kasus Skimming Kartu Kredit di Makassar, Terduga Pelaku Ditangkap Polisi
5
Antisipasi Antrean BBM, Pemkab Lutim Minta Pertamina Konsisten Pasok Pertamax
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Antrean BBM, Ketika Kesabaran Rakyat Diuji
2
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
3
Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Sulsel
4
Kasus Skimming Kartu Kredit di Makassar, Terduga Pelaku Ditangkap Polisi
5
Antisipasi Antrean BBM, Pemkab Lutim Minta Pertamina Konsisten Pasok Pertamax