Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Senin, 10 Agu 2026 13:43
Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.

“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).

Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.

“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.

Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.

Andi Basmal menjelaskan, BHP Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki karakteristik tugas yang spesifik sehingga membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan negara yang profesional, tertib, efisien dan akuntabel.

Peran Analis Pengelolaan Keuangan APBN tidak hanya memastikan administrasi anggaran berjalan dengan baik, tetapi juga mencakup kemampuan analitis dalam menyusun kebutuhan anggaran, mengawal pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan, serta menyusun rekomendasi bagi pimpinan.

“Setiap rupiah APBN yang kita kelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Andi Basmal menilai kedua jabatan fungsional tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun organisasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Perencanaan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, sementara pengelolaan keuangan yang baik harus berangkat dari perencanaan yang matang.

Ia juga meminta pejabat fungsional yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi, memperbarui pengetahuan, menguasai perkembangan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta mampu menjadi problem solver dan agen perubahan di unit kerja masing-masing.

“Jabatan bukanlah simbol kehormatan semata, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, pengabdian, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Andi Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
News
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
News
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, Kamis (1/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 16:04
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
News
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar melakukan sosialisasi program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Rabu, 30 Sep 2026 21:47
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
News
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
News
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat peran sebagai simpul dalam mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual
Selasa, 29 Sep 2026 11:19
Berita Terbaru