Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
Kanwil Kemenkum Sulsel melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan. Foto: istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mendukung penguatan penegakan hukum dan pelayanan kenotariatan di wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. PPNS merupakan ASN yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan menjadi bagian dalam kerangka sistem peradilan pidana.
Andi Basmal juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas PPNS. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kewenangan PPNS mengalami penguatan secara normatif dengan koordinasi yang lebih ketat bersama Kepolisian.
“PPNS adalah organ strategis dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah. Untuk itu, dengan sinergi dan kolaborasi antara PPNS, Kepolisian Daerah dan Kantor Wilayah, saya mengharapkan dapat tercipta penegakan hukum yang berdampak, memberikan kepastian dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Andi Basmal.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Kanwil Kemenkum Sulsel telah melantik sebanyak 158 PPNS yang tersebar di berbagai instansi dalam wilayah kerja Sulawesi Selatan. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berperan sebagai pembina, pengawas, serta instansi yang melantik PPNS.
Sementara itu, terkait Notaris Pengganti, Andi Basmal menjelaskan bahwa jabatan tersebut merupakan pejabat umum sementara yang diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan, sehingga pelayanan kenotariatan kepada masyarakat tetap berjalan.
Meski bersifat sementara, Notaris Pengganti memiliki wewenang, kewajiban, dan status hukum yang setara dengan notaris umum selama masa jabatannya. Notaris Pengganti juga tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun masa jabatannya telah berakhir dan protokol telah diserahkan kembali.
Andi Basmal mengingatkan agar pelaksanaan jabatan Notaris Pengganti senantiasa mengedepankan prinsip profesional, jujur, seksama, mandiri, amanah, tidak berpihak, serta mengutamakan kecermatan dan kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kenotariatan.
Menurutnya, pelaksanaan jabatan yang objektif dan tidak berpihak akan mendukung terciptanya produk hukum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
Mengakhiri sambutannya, Andi Basmal berpesan kepada PPNS yang baru dilantik untuk menjaga integritas serta memperkuat semangat sinergi dan kolaborasi dalam mengawal penegakan hukum.
Sementara kepada Notaris Pengganti, ia berharap dapat mengambil peran aktif dalam menghadirkan pelayanan yang berdampak, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mendukung penguatan penegakan hukum dan pelayanan kenotariatan di wilayah Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PPNS memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. PPNS merupakan ASN yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan menjadi bagian dalam kerangka sistem peradilan pidana.
Andi Basmal juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas PPNS. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, kewenangan PPNS mengalami penguatan secara normatif dengan koordinasi yang lebih ketat bersama Kepolisian.
“PPNS adalah organ strategis dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah. Untuk itu, dengan sinergi dan kolaborasi antara PPNS, Kepolisian Daerah dan Kantor Wilayah, saya mengharapkan dapat tercipta penegakan hukum yang berdampak, memberikan kepastian dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Andi Basmal.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Kanwil Kemenkum Sulsel telah melantik sebanyak 158 PPNS yang tersebar di berbagai instansi dalam wilayah kerja Sulawesi Selatan. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berperan sebagai pembina, pengawas, serta instansi yang melantik PPNS.
Sementara itu, terkait Notaris Pengganti, Andi Basmal menjelaskan bahwa jabatan tersebut merupakan pejabat umum sementara yang diangkat untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan, sehingga pelayanan kenotariatan kepada masyarakat tetap berjalan.
Meski bersifat sementara, Notaris Pengganti memiliki wewenang, kewajiban, dan status hukum yang setara dengan notaris umum selama masa jabatannya. Notaris Pengganti juga tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun masa jabatannya telah berakhir dan protokol telah diserahkan kembali.
Andi Basmal mengingatkan agar pelaksanaan jabatan Notaris Pengganti senantiasa mengedepankan prinsip profesional, jujur, seksama, mandiri, amanah, tidak berpihak, serta mengutamakan kecermatan dan kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kenotariatan.
Menurutnya, pelaksanaan jabatan yang objektif dan tidak berpihak akan mendukung terciptanya produk hukum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
Mengakhiri sambutannya, Andi Basmal berpesan kepada PPNS yang baru dilantik untuk menjaga integritas serta memperkuat semangat sinergi dan kolaborasi dalam mengawal penegakan hukum.
Sementara kepada Notaris Pengganti, ia berharap dapat mengambil peran aktif dalam menghadirkan pelayanan yang berdampak, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
News
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Senin, 16 Nov 2026 18:01
News
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
Memasuki penghujung tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan pelaksanaan program dan penyelesaian laporan kinerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Senin, 16 Nov 2026 16:27
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 15 Nov 2026 23:56
News
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat.
Minggu, 15 Nov 2026 21:50
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.
Sabtu, 14 Nov 2026 14:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan