Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan melalui Zoom Meeting, pada Rabu (11/11/2026) tersebut menghasilkan tujuh rancangan yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sementara tiga rancangan lainnya dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyesuaian.

Sepuluh rancangan produk hukum yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis pemerintahan daerah, mulai dari pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bantaeng Sinergi Cemerlang, pengelolaan desa dan alokasi dana desa, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Selain itu, turut dibahas rancangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, dalam arahannya menegaskan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah perlu melalui proses penelaahan secara cermat, baik dari aspek urgensi pembentukan, kesesuaian bentuk produk hukum, keselarasan substansi antarsektor, maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Pengharmonisasian bukan sekadar memeriksa kesesuaian redaksional, tetapi juga memastikan bahwa setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang tepat, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah masukan terhadap substansi dan teknik penyusunan masing-masing rancangan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi penyempurnaan judul, konsiderans, dasar hukum, perumusan norma, pembagian ruang lingkup pengaturan, hingga penyesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masukan tersebut juga mempertimbangkan urgensi pengaturan agar tidak terjadi duplikasi norma maupun pengaturan materi yang seharusnya cukup dituangkan dalam bentuk keputusan kepala daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, tujuh rancangan dinyatakan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Rancangan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bantaeng Sinergi Cemerlang, APBD Tahun Anggaran 2027, penyelenggaraan pengembangan PAUD Holistik Integratif, tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, serta tata cara kerja sama dan pedoman pengelolaan sumber daya manusia pegawai pada BLUD RSUD Banyorang.

Termasuk pula Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.Sementara itu, tiga rancangan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyesuaian. Ketiganya meliputi Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa karena substansinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Perbup tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng yang dinilai cukup diatur melalui Keputusan Kepala Daerah, serta Rancangan Perda tentang Standar Insentif Dokter pada BLUD RSUD yang perlu diintegrasikan ke dalam kerangka remunerasi umum sesuai ketentuan mengenai BLUD.

Dalam kesempatan terpisah, Sabtu (14/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan melibatkan Kanwil Kemenkum sejak proses perencanaan hingga penyusunan rancangan produk hukum. Harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan produk hukum daerah yang berkualitas, kita turut mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat,” tegas Ikmal.