Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kemenkum Sulsel Koordinasikan Sejumlah Isu Strategis dengan Kejati

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum serta penegakan hukum di Sulawesi Selatan.

Dalam koordinasi tersebut yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (9/11), salah satu pembahasan utama adalah penguatan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan notaris di wilayah Sulawesi Selatan. Koordinasi ini mencakup upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris, termasuk penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan jabatan notaris.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih optimal serta memastikan notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dibahas pula penguatan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pelatihan paralegal, fasilitasi pembentukan mediator Posbankum, serta penguatan peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Pembahasan juga mencakup peluang kerja sama dalam perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual (KI), mengingat Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra perdagangan di Indonesia. Sinergi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mendukung pencegahan dan penanganan pelanggaran KI serta memberikan perlindungan terhadap karya, inovasi, dan produk masyarakat maupun pelaku usaha.

Kakanwil Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kejati Sulsel merupakan bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang semakin kuat. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum berjalan optimal, khususnya dalam pengawasan notaris, peningkatan akses bantuan hukum, serta perlindungan kekayaan intelektual.

“Pengawasan notaris membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan. Kami berharap melalui komunikasi dan kolaborasi ini, pelaksanaan pengawasan notaris di Sulawesi Selatan dapat semakin optimal. Selain itu, kami juga ingin memperkuat kerja sama dalam mendukung Posbankum, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual,” ujar Muhammad Ikmal Idrus.

Sementara itu, Kajati Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menyambut baik koordinasi dan silaturahmi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sinergi dan koordinasi antarlembaga merupakan hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Kami menyambut baik upaya kolaborasi ini, termasuk dalam hal pengawasan notaris dan berbagai program pelayanan hukum kepada masyarakat. Diharapkan komunikasi dan kerja sama yang terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Muhammad Syarifuddin.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Kejati Sulsel, baik dalam penguatan pengawasan notaris, peningkatan akses keadilan melalui Posbankum, maupun perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulsel turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati; serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas unit dalam membangun sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.