Kemenkum Sulsel-UT Makassar Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Bantuan Hukum

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Universitas Terbuka (UT) Makassar menjajaki peluang kerja sama di sektor bantuan hukum melalui penguatan kapasitas mahasiswa sebagai calon paralegal, pembukaan akses pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan program magang. Penjajakan tersebut dibahas dalam audiensi UT Makassar dengan Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel di ruang kerja Kakanwil, Rabu (11/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur UT Makassar, Prof Abdul Rahman Rahim, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendiskusikan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kanwil Kemenkum Sulsel. Salah satu substansi yang diusulkan ialah membuka peluang kolaborasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum melalui kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

"UT Makassar saat ini belum memiliki OBH sendiri sehingga diperlukan koordinasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama yang dapat ditempuh melalui Kanwil Kemenkum Sulsel," katanya.

Rahman juga berharap kerja sama tersebut dapat mendukung penguatan kapasitas dan kompetensi mahasiswa, khususnya melalui pelatihan dan sertifikasi paralegal. Dengan adanya sertifikasi, mahasiswa diharapkan memiliki bekal kompetensi tambahan sebelum menyelesaikan pendidikan. Dalam audiensi disampaikan pula bahwa sertifikasi paralegal dapat diikuti dengan persyaratan pendidikan minimal SMA.

Selain sektor bantuan hukum, peluang kerja sama juga mencakup program magang bagi mahasiswa UT Makassar. Skema pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut melalui penyusunan dan pendalaman rancangan PKS, sehingga bentuk kegiatan, mekanisme, serta ruang lingkup kolaborasi dapat dirumuskan secara jelas dan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menyambut baik kunjungan dan inisiatif kerja sama dari UT Makassar. Ia menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi, khususnya yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia di Sulsel. Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan lintas institusi.

“Kami sangat terbuka untuk membangun kerja sama, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Sulsel. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, berbagai peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat, baik dalam penguatan kompetensi mahasiswa maupun pengembangan sektor bantuan hukum, tentu perlu kita dorong dan tindak lanjuti secara konkret,” ujar Ikmal.