Pelindo Regional 4 Gandeng Tiga Kejati, Perkuat Perlindungan Aset Negara

DENPASAR - Pengelolaan pelabuhan yang profesional tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan layanan logistik yang andal, tetapi juga tata kelola yang kuat serta kepastian hukum. Untuk memperkuat hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menjalin kerja sama dengan tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan berlangsung di Bali, Jumat (13/11/2026).

PKS ditandatangani Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman bersama Kepala Kejati Papua Jefferdian, Kepala Kejati Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Akhirman mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam menopang distribusi logistik, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia dan wilayah perbatasan.

"Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara," ujar Akhirman.

Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan sejumlah layanan hukum kepada Pelindo Regional 4. Dukungan itu meliputi bantuan hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, serta pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan pemeriksaan hukum (legal audit).

Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi perusahaan.

Ruang lingkup kerja sama tidak hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan yang mewakili para kepala kejaksaan tinggi menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mendukung program kerja badan usaha milik negara (BUMN), termasuk Pelindo. Dukungan tersebut terutama diarahkan pada perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara," ujar Yudi.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pelindo Regional 4 dalam memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meningkatkan kepastian hukum, serta menjaga pengelolaan aset perusahaan.

Melalui sinergi dengan Kejaksaan, Pelindo Regional 4 diharapkan dapat menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan pelabuhan secara lebih aman, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, peran pelabuhan sebagai penopang konektivitas dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia dapat terus diperkuat.